Politik Pemerintahan

Jelang Disahkan 3 Raperda, PKB Minta Saran dan Masukan ke PCNU Kabupaten Mojokerto

Silaturrahim DPC PKB Kabupaten Mojokerto ke PCNU Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Jelang disahkannya tiga raperda oleh Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Mojokerto silaturrahim ke kantor Pengurus Cabang Nadhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Mojokerto.

Kedatangan pengurus partai berlambang bola dunia ini untuk meminta masukan rancangan peraturan daerah (Raperda) fasilitasi pondok pesantren (ponpes) yang saat ini tengah dibahas Pansus II DPRD Kabupaten Mojokerto. Karena saran dan masukan PCNU cukup berpengaruh.

Hal ini lantaran organisasi masyarakat (ormas) Islam terbesar di Indonesia ini membawahi ratusan ponpes dan puluhan ribu santri. Ketua DPC PKB sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto meminta pandangan terhadap rancangan raperda fasilitasi pesantren yang merupakan turunan dari Undang-undang Pesantren yang disahkan pada tahun 2019 lalu.

Hasil dari silaturrahim ini, nantinya akan dibawa PKB dalam rapat pansus di DPRD Kabupaten Mojokerto. Sehingga di hadapan para kyai dan pengurus PCNU Kabupaten Mojokerto, Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto ini menyampaikan tujuan dan saran serta masukan dari PCNU Kabupaten Mojokerto.

“Kami minta ada masukan dari para kyai dan PCNU agar kami bisa mempunyai pandangan lebih luas. Karena NU merupakan rumah besar bagi pesantren serta lembaga pendidikan diniyah dan lembaga keagamaan lainnya,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuhro, Senin (12/4/2021).

Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat PCNU Kabupaten Mojokerto itu, sejumlah Kiai dan pengasuh pesantren yang hadir memberikan sejumlah masukan dan poin-poin tambahan untuk menyempurnakan raperda fasilitasi pesantren. Bahkan, PCNU Kabupaten Mojokerto telah menyiapkan draf usulan penyempurnaan raperda fasilitasi pesantren.

Tujuannya agar lebih komprehensif sesuai dengan nafas dan cita-cita diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Draf usulan yang merupakan hasil kajian lintas lembaga, PCNU Kabupaten Mojokerto menekankan agar raperda fasilitasi pesantren yang sedang dibahas tidak hanya membahas teknis saja.

Yakni tentang fasilitasi anggaran pemerintah daerah ke pesantren. Namun lebih dari itu, juga bagaimana ruang lingkup fasilitasi yang dirancang pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Mojokerto lebih luas. Mulai dari fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, sebagai media dakwah, serta tempat pemberdayaan masyarakat.

Dengan fungsi yang luas, PCNU Kabupaten Mojokerto berharap, agar pesantren bisa turut berperan aktif dalam pembangunan daerah, dengan cara dilibatkan dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah daerah, serta monitoring dan evaluasi program pemerintah.

“Alhamdulillah, sejak adanya UU Pesantren, sejumlah lembaga yang ada di PCNU Kabupaten Mojokerto telah melakukan kajian dan pembahasan. Sehingga, saat kami mendengar adanya raperda ini kami telah siap sejumlah masukan dan saran yang bisa menjadi pertimbangan untuk menyempurnakan rancangan perda yang telah ada,” kata Ketua PCNU Kabupaten Mojokerto, Abdul Adzim Alwi.

Dari draf raperda yang saat ini dibahas di DPRD Kabupaten Mojokerto, PCNU memberikan sejumlah poin tambahan, terutama di bidang pemberdayaan santri dan pesantren, melalui program beasiswa, pelatihan peningkatan kapasitas serta di bidang pemberdayaan pesantren dan masyarakat melalui program kemitraan, maupun CSR dari sejumlah perusahaan yang bisa meningkatkan kapasitas pesantren dan masyarakat di sekitarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Mojokerto, Zamroni umar menambahkan, sebagai salah satu soko guru pendidikan dan nasionalisme, pesantren selama ini masih dipandang sebelah mata oleh berbagai kalangan, termasuk pemerintah. Baru saat pemerintah menetapkan hari santri nasional pada tahun 2015 lalu.

“Baru banyak kalangan menoleh dan mulai mengakui pesantren di Indonesia mempunyai andil besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan RI. Kami berharap, draf usulan yang kami sampaikan, bisa menjadi pertimbangan yang matang bagi para anggota dewan dan menyempurnakan raperda yang telah dibahas oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Mojokerto,” harapnya.

Raperda fasilitasi pesantren ini, merupakan satu dari tiga raperda yang saat ini dibahas oleh DPRD Kabupaten Mojokerto. Dua lainnya adalah raperda tentang narkotika dan raperda ketahanan pangan. Ketiga raperda ini dijadwalkan akan disahkan pada bulan April 2021 ini. [tin]


Apa Reaksi Anda?

Komentar