Politik Pemerintahan

Janggal, Surat Sanksi Pejabat Jember dari Bupati Faida Tanpa Tanggal

Kepala BKPSDM Jember Ruslan Abdulgani

Jember (beritajatim.com) – Beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang dijatuhi sanksi oleh Bupati Faida mengaku sudah menerima surat keputusan. Namun mereka mempertanyakan surat keputusan penjatuhan sanksi tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Arismaya Parahita mendapat sanksi pembebasan dari jabatan. “Suratnya saya terima Sabtu kemarin. Janggalnya tidak ada tanggalnya. Padahal dalam diktum, ada kalimat ‘berlaku sejak tanggal ditetapkan’,” katanya kepada beritajatim.com, Senin (25/1/2021).

Hal yang sama juga dikemukakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Ruslan Abdulgani. “Jadi memang benar saya mendapat sanksi pembebasan dari jabatan, tertanggal ditetapkan tidak ada. Januari 2021,” katanya.

Selain kejanggalan soal tidak adanya tanggal surat, Arismaya dan Ruslan mempertanyakan prosedur penjatuhan sanksi. “Secara prosedur juga janggal. Saya dapat panggilan pertama dan kedua, tidak hadir dengan surat keberatan, sebab bukan diperiksa atasan langsung yakni sekretaris daerah. Pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan juga sumir. Lha wong nggak pernah diperiksa,” kata Arismaya.

Ruslan mengatakan, sudah dipanggil tiga kali. Namun dia tidak tahu ada panggilan pertama. “Langsung panggilan kedua. Saya langsung mengajukan keberatan melalui kuasa hukum saya (Achmad Cholily),” katanya. Bupati tidak setuju dengan keberatan tersebut.

Arismaya mengingatkan, bahwa pejabat negara dengan kekuasaan yang luar biasa tetap harus mematuhi undang-undang dan aturan-aturan lainnya. “Tidak boleh sewenang-wenang. Kan selalu begitu: menepuk air didulang terpercik muka sendiri. Kisruh Jember ini siapa sih yang tanggung jawab?” katanya. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar