Politik Pemerintahan

JAMAL dan GP Anshor Lamongan Gelar Diskusi Publik ‘Refocussing Vs Riko Pusing’

Lamongan (beritajatim.com) – LSM Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL) bekerjasama dengan PC Gerakan Pemuda (GP) Anshor Lamongan menggelar Diskusi Publik dengan tema ‘Refocusing Vs Riko Pusing’ yang bertempat di Waroeng Ateng, Jalan Sunan Drajat Nomor 161 A Lamongan pada Sabtu (19/6/2021).

Berbagai pejabat, tokoh, aktivis, mahasiswa, dan perwakilan dari beberapa ormas di Lamongan hadir dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, karena pandemi Covid-19 belum reda, kegiatan ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

Ketua PC GP Anshor Lamongan, Muhammad Masyhur mengungkapkan, bahwa Covid-19 merupakan situasi bencana. Dalam penyelenggaran penanggulangan dan penanganan bencana di Lamongan ini perlunya mememahami tahapan atau siklus Covid-19 yang meliputi pra, saat, dan pasca.

“Masyarakat harus terlibat aktif, perlu adanya konsep kebersamaan dalam pengendalian Covid-19. Saya belum pernah mendapatkan undangan resmi untuk duduk bareng terkait bagaimana menghadapi Covid-19. Padahal ini kan bencana kemanusiaan, namun tidak ada komunikasi real bagaimana menyelesaikan Covid-19. Walau suatu waktu saya pernah diundang, tetapi hanya ceremonial dan foto selfie belaka,” ungkap Masyhur.

Lebih lanjut Masyhur menyampaikan, bahwa pelanggaran prokes lebih tinggi daripada penerapannya. Selain itu, pada evaluasi selama setahun terakhir ini, diduga ada kesengajaan refocusing yang manipulatif anggarannya dan tidak transparan dalam pengelolaannya. Bahkan, diduga banyak data yang dinilai kurang pas.

“Bisa jadi yang positif 10 tetapi hanya diberitakan 1 atau 2 saja. Padahal ini penting sebagai rujukan, sehingga masyarakat bisa melakukan antisipasi. Ini problem sosial loh, wajib hukumnya pejabat publik harus transparan pengelolaan anggarannya, mulai awal hingga akhir melibatkan masyarakat, pendekatannya tidak boleh hanya birokratis, jelas ini kurang humanis,” imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Lamongan, Jannata menyampaikan, terkait data hanya satu pintu melalui Dinkes. Dari kendala yang ada, menurut Jannata, hal tersebut terjadi saat liburan lantaran banyak orang-orang yang berlalu lalang keluar masuk agak bebas, sehingga sebagian diduga ada yang membawa virus, tapi tidak terdeteksi.

“Saat September kemarin, kondisi ekonomi kita agak terpuruk sehingga ada pelonggaran. Terjadi perubahan perilaku. Kita sudah menganjurkan untuk dilakukan prokes. Tapi di lapangan kadang masih setengah-setengah, padahal semua kegiatan harus ada izinnya dan lain-lain,” terang Jannata saat diskusi publik.

Selain itu, Jannata menambahkan, pihaknya hanya menangani masalah administrasi umum, perizinan administrasi mengadakan acara dan izin keluar masuk. Sementara terkait anggaran Covid yang digunakan, pihaknya mengaku tidak tahu persis jumlahnya.

“Saya hanya di administrasi umum. Terkait anggaran Covid secara jumlah persisnya saya tidak tahu, tapi besar sekali. Penggunaannya terbagi di beberapa OPD, Dinkes, Satpol PP dan BPBD. Untuk anggaran yang lain secara umum, terus terang saya nggak tahu,” sambungnya.

Sementara itu, Anshori selaku Sekretaris Komisi B DPRD Lamongan menuturkan, munculnya Covid-19 hingga adanya intruksi dari Pemerintah terkait belanja tidak langsung untuk bencana tersebut terjadi usai APBD 2020 telah disahkan, kemudian disusul dengan Perbup dan ada 2 kali perubahan.

“Karena anggaran yang sebelumnya dirasa tidak cukup, maka dilakukan penganggaran lagi, dikumpulkan totalnya 215 miliar. Lalu mengalami pergeseran, ternyata anggaran Covid tinggal 54 miliar, sebagian besar dikembalikan ke OPD untuk digunakan program yang berkaitan dengan penanggulangan, baik itu pemulihan ekonomi, jaminan kesehatan, maupun lain-lain,” tutur Anshori.

Dari 54 miliar yang ada, lanjut Anshori, hanya terealisasi 56% saja. Pihaknya juga beranggapan bahwa APBD yang paling bobrok itu tahun 2020. Sedangkan, di tahun ini juga tidak jauh berbeda, menurutnya hal itu dikarenakan dari sisi pendapatan banyak yang tidak tercapai. Dikatakan, Pemkab punya beban belanja jangka pendek yg harus ditanggung pada 2021, sehingga sebenarnya di tahun 2021 tidak ada refocusing, adanya hanya pergeseran.

“Pemerintah ini sudah dikasih uang untuk menangani Covid. Tetapi kenapa anggaran ini tidak dihabiskan. Dari sisi pembuatan APBD 2020 cukup ngawur, tanya saja Kepala Dinas dan Banggar. Bobrok banyak problem, Pemkab harus kritis dan jeli. Ada beban hutang 70 m. Saat itu, potensi pendapatan anjlok, maka adanya pergeseran itu agar tidak koleb (pailit),” lanjutnya.

Lebih jauh, Anshori juga menyinggung tentang sikap Walk Out (WO) yang dilakukan Fraksi PDIP. Menurutnya, wewenang DPRD itu hanya memberi catatan dan keterangan, tidak untuk menolak apalagi sampai melengserkan. Lebih lanjut, pihaknya juga berharap, agar semua pihak bisa mendudukkan sesuatunya sesuai dengan tempatnya, dan jika memang tuntutan yang dilakukan oleh pihak PDIP itu serius, agar segera membuat surat ke KIP Jatim.

“WO itu sikap politik. Apa yang terjadi di tahun 2020 itu semoga bisa jadi evaluasi yang lebih baik ke depan nantinya. Versi BPK baik tapi belum tentu itu baik menurut kita, buktinya ada daerah yang memperoleh WTP tapi tetap kena OTT KPK. APBD Lamongan terbaik itu tahun 2016, karena barang jasa dan modal seimbang. Kalo hari ini Terpaut 56%. Maka, bentuk transparansi pemerintah itu ya LPJ, itu sudah saya sampaikan, saya kritisi dan beri masukan, itu sudah jadi tanggung jawab kami,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Lamongan, Saim mengungkapkan tentang alasan dari PDIP yang bersikap keras saat rapat paripurna. Hal itu dipicu karena LHP sampai akhir rapat tidak diberikan. Pihaknya juga menilai bahwa pihak Eksekutif tidak serius, pasalnya ada perbedaan terkait refocusing, Perbup dan LKPJ. Selain itu, penjelasan yang dilakukan oleh Tim Banggar saat itu juga kurang detail.

“Niat kami meluruskan. Memang ada Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang refocussing, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, tetapi anggota DPRD yg memiliki fungsi khusus, yakni legislasi, budgeting, dan pengawasan punya hak untuk mendapatkan LHP itu. Dikatakan LHP Lamongan dari audit BPK itu WTP. Kalau memang WTP kenapa tidak bisa dilihat dan dibuka, ada apa dengan WTP tersebut,” jelas Saim.

Saim juga menegaskan, bahwa perhitungan tersebut memiliki dampak hukum yang jelas, ada acuan dan petunjuknya. Menurutnya, dokumen publik itu harus diberikan kepada DPRD, supaya anggaran refocusing bisa tampak jelas, serta anggaran itu dibelikan untuk keperluan dan kebutuhan apa saja. Ia menyesalkan, padahal jika LHP itu diberikan, hal itu bisa jadi pintu masuk.

“WO untuk mengabarkan, bahwa begitulah yang terjadi. Harus ada tindakan, sampaikan ke Pak Bupati. Oke, anggaran ini warisan, tapi biar budaya ini tidak dilanjutkan terus dan biar lebih tertib. Jika hanya 54 miliar, lalu sisa dari 215 miliar lainnya yang diserahkan ke OPD untuk pemulihan ekonomi itu ke mana, jika dibuat Padat Karya, terus mana. Makanya, sekarang ada diskusi, ya karena masalah ini belum clear. Selama 15 tahun di DPR, saya belum pernah mendapatkan LHP sama sekali, LHP seolah sakral, tidak bisa diketahui oleh sembarang orang,” bebernya.

Selanjutnya, Komisioner Komisi Informasi Jatim, Aminudin, dalam diskusi publik itu menyampaikan, bahwa adanya ruang yang tertutup, dilihat sebagai ketidakseriusan dari Tim Banggar. Ia juga memandang, bahwa saat ini keran demokrasi sudah jelas, oleh karena itu pihaknya mempertanyakan tentang sikap kritis dalam proses tersebut.

“UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan di pasal 2 disebutkan bahwa akses informasi sifatnya terbuka dan bisa diketahui publik. Kalo di tingkat tertinggi di DPRD saja tidak dikasih, berarti ini kemandekan demokrasi. UU keterbukaan Informasi merupakan ejawantah dari ruang demokrasi,” ujar Aminudin.

Lebih jauh, Aminudin juga mengatakan, bahwa publik boleh menanyakan anggaran itu untuk apa saja, apalagi jika haknya jelas, karena terkait dengan bencana serta prosesnya. Menurutnya, hal tersebut telah dijamin oleh UU atau konstitusi. Pada sisi lain, kualitas pengawasan khususnya dalam penganggaran itu sangat bergantung pada kinerja dan pemahaman anggota DPRD.

“Informasi serta merta itu harus diberikan apapun bentuknya, mulai berapa anggarannya, untuk apa saja, dan seterusnya. Secara keseluruhan boleh diketahui semuanya. Tidak hanya yang sifatnya refocusing. Komisi Informasi siap semisal ada pelaporan sengketa informasi. Kita akan sidak sesuai UU secara prosedural,” pungkas Aminudin. [riq/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar