Politik Pemerintahan

Jalan Berliku Wujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Surabaya

Foto ilustrasi.

Surabaya (beritajatim.com) – Upaya Pemkot Surabaya dalam mewujudkan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sangat berliku. Sejak sekitar tahun 2017, boleh dibilang langkah yang diinginkan belum menemui hasil.

Sebelum Pansus yang saat ini dibentuk kembali, Pansus yang sama sebelumnya telah dibentuk dengan Ketua Anugrah Ariyadi.

Anugrah memaparkan jika sikap Pansus saat itu yang mengembalikan Raperda itu ke tangan Pemkot karena didasari beberapa alasan. “Pertama jelas karena sebelumnya sudah ada Perda Kawasan Terbatas Merokok yang hingga ini penerapannya belum total,” ujarnya, Rabu (16/1/2019).

“Kedua, di Surabaya ada beberapa industri rokok besar yang bisa terancam menutup pabriknya karena regulasi ini. Lalu ke mana para pekerjanya?”

“Kemudian, saat saya menjadi Ketua Pansus, Kota Surabaya menerima dana bagi hasil cukai rokok yang masuk ke dalam DAU sebesar kira-kira Rp 60-100 M di tahun itu. Kalau memang mau buat Kawasan Tanpa Rokok, harusnya berkomitmen juga tak menerima dana itu,” tegas politisi PDIP ini.

Bagaimana dengan saat ini? Ketua Pansus Raperda KTR kini Junaedi berangkat ke Jakarta bersama tim untuk melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Konsultasi ini mengarah kepada sanksi terhadap pemerintah kabupaten/kota yang tidak menerapkan perda KTR. Sebab, penerapan peraturan daerah KTR merupakan amanah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109.

“Karena ada surat edaran dari Kemendgari nomor 440 tentang penerapan KTR, maka kita perlu konsultasi Kemendagri khususnya ke Bina Program Pembangunan daerah tentang sanksi apabila tidak menerapkan perda KTR,” ujar Junaedi.

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, selain ke Kemendagri juga akan melakukan konsultasi ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Materi konsultasinya cukup banyak. Selain soal sanksi, juga terkait dengan definisi dari KTR yang berjumlah delalapan.

“Di Surabaya malah ada 9, ketambahan tempat lainnya,  jadi dari masing-masing tempat KTR nanti kita konsultasikan supaya pansus memiliki persepsi yang sama,” jelasnya.

Tak kalah penting, Junaedi turut akan mengkonsultasikan tentang durasi munculnya peraturan wali kota (Perwali) setelah perda KTR digedok. [ifw/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar