Politik Pemerintahan

Jabatan Wakil Bupati Malang Terancam Kosong

Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, Rabu (30/7/2019) siang.

Malang (beritajatim.com) – Kekosongan kursi Wakil Bupati Malang diprediksi sampai akhir masa jabatan 2020 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko, Rabu (30/7/2019) siang pada beritajatim.com di ruang kerjanya.

Menurut Sasongko, saat ini Dewan sudah menerima surat tembusan dari Gubernur Jawa Timur yang ditujukan pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) perihal penetapan definitif Plt Bupati Malang, HM.Sanusi sebagai Bupati Malang menggantikan Rendra Kresna yang terjerat kasus korupsi.

“Sampai saat ini sudah saya terima kabar untuk penetapan Bupati Malang definitif. Sudah ada surat dari Gubernur yang ditujukan ke Mendagri untuk segera menetapkan Bupati Malang secara definitif. Kita hanya menunggu saja. Karena yang menetapkan dan pelantikannya wewenang Gubernur Jatim,” ungkap Sasongko.

Politisi senior dari PDI Perjuangan itu menerangkan, setelah Bupati Malang sudah definitif, mereka akan mengusulkan dua nama calon Wakil Bupati Malang yang sudah direkomendasikan 2 partai pengusung. Hanya saja, waktu yang tersisa saat ini cukup mepet.

“Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Malang Periode 2019-2024 sudah fix tanggal 30 Agustus 2019 mendatang. Setelah anggota dewan dilantik, baru menunjuk pimpinan dewan sementara dari partai pemenang. Selama pimpinan sementara ditunjuk, tugasnya memfasilitasi pembuatan tata tertib. Tapi pimpinan sementara dewan ini, belum bisa mengesahkan tata tertib sebagai mekanisme pekerjaan dewan yang baru,” papar Sasongko.

Kemudian saat menunggu 4 partai pemenang Pemilu 2019 memilih pimpinan dewan, barulah mengajukan melalui dewan dan KPU ke Gubernnur Jatim untuk Bupati dan Wakil Malang definitif. “Proses itu perkiraan saya sebulan. Dengan begitu, Wakil Bupati Malang tak bisa ditunjuk atau disetujui, karena belum ada pimpinan dewan secara definitif. Dimana pimpinan dewan masih bersifat sementara,” ujarnya.

Ditanya apakah kemungkinan besar kursi Wabup Malang kosong sampai jabatan selesai? Sasongko menerangkan, jika batas pengusulan nama Wabup dari partai pengusung masih ada. “Masih ada waktu, bulan Agustus kalau memungkin. Namun kalau sampai bulan September, sudah tidak bisa lagi diproses DPRD. Karena prosesnya nama calon dari partai pengusung diajukan ke dewan oleh Bupati Malang definitif,” tegasnya.

Sasongko menambahkan, apabila Bupati Malang definitif ditetapkan pada bulan Agustus nanti, parpol pengusung juga harus bergerak cepat untuk menentukan nama Wakil Bupati Malang. Kemudian diserahkan ke Bupati definitif yang nantinya diteruskan ke DPRD.

“Tapi kalau molor sampai bulan September, akan sulit. Tidak bisa lagi. Karena DPRD kemungkinan seperti tahun-tahun sebelumnya, setelah pelantikan dewan yang baru masih harus menyusun tata tertib dan juga belum terbentuknya pimpinan DPRD secara definitif juga. Kemungkinan kalau sampai Agustus 2019 ini tidak ada pengajuan nama calon Wakil Bupati Malang, bisa jadi jabatan Wabup kosong,” Sasongko mengakhiri. (yog/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar