Politik Pemerintahan

Jabatan Wabup Pamekasan Tunggu Tatib Resmi Pansus DPRD

Ketua Pansus Tatib DPRD Pamekasan, Maskur Rasyid.

Pamekasan (beritajatim.com) – Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Bupati Pamekasan, harus menunggu peresmian tata tertib (tatib) yang saat ini tengah dalam proses penggodokan di tingkatan Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Sebab sejak ditinggal Almarhum Raja’e yang secara resmi diberhentikan secara terhormat oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Sidang Paripurna DPRD Pamekasan, Senin (15/2/2021) lalu. Hingga saat ini jabatan orang nomor dua di lingkungan Pemkab Pamekasan, masih kosong.

Bahkan perwakilan empat partai politik (parpol) pengusung pasangan Badrut Tamam dan Raja’e, yakni Partai Gerindra, PAN, PKB dan PKS juga sudah mulai menggelar konsolidasi dan koordinasi dalam rangka pengisian calon wabup Pamekasan, di Hotel Odaita, Jl Raya Sumenep, Minggu (20/6/2021) lalu.

Hanya saja untuk merealisasikan hal itu, masih dibutuhkan regulasi konkrit yang saat ini tengah dalam penggodokan Pansus DPRD Pamekasan. “Sebelum menjelaskan tentang proses PAW, maka yang perlu dipahami adalah aturan teknisnya,” kata Ketua Pansus Tatib DPRD Pamekasan, Maskur Rasyid, Rabu (23/6/2021).

“Jadi begini, sebelum membahas PAW Wabup perlu kami jelaskan dulu. Pertama ada sejumlah tatib yang perlu diselesaikan terlebih dahulu dan saat ini sedang dalam proses pembahasan, karena tidak hanya tatib tentang PAW Wabup saja, tetapi banyak sekali tatib yang harus kami selesaikan,” ungkapnya.

Dari beberapa tatib yang saat ini sedang dibahas juga dinilai sebagai salah satu tatib yang urgen dan sangat penting, karena berkaitan dengan fungsi dan wewenang DPRD Pamekasan, seperti yang tertuang dalam Tatib Nomor 1 Tahun 2019.

“Pada tatib ini saja ada 25 bab dengan total sebanyak 285 pasal yang harus dibahas secara komprehensif. Mulai dari fungsi pengawasan, fungsi legislasi hingga fungsi budgeting DPRD,” sambung salah satu politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan.

Sementara tatib tentang PAW Wabup merupakan salah satu dari sekian banyak tatib yang harus dibahas Pansus yang dipimpinnya. “Tatib tentang PAW Wabup ini tertera dalam Pasal 14 yang berisi 6 bab dan 24 pasal, hal itu tentunya harus kita sinkronkan dengan tatib DPRD. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan hukum,” jelasnya.

“Setelah tatib PAW Wabup selesai dibahas, maka panitia pemilihan baru bisa bekerja untuk melakukan berbagai tahapan, mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas hingga pemilihan. Tapi kalau tatib ini belum selesai, maka pemilihan belum bisa digelar, karena tatib akan menjadi payung hukum,” tegasnya.

Dari itu, politisi muda yang akrab disapa Hamas juga berupaya agar seluruh tatib yang digarapnya segera selesai dibahas dalam waktu singkat. “Perlu dipahami bersama, kami di DPRD juga ada prioritas pembahasan, tapi kami berharap semoga tidak ada kendala. Sehingga semua tatib selesai dibahas dalam waktu dekat,” pungkasnya. [pin/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar