Politik Pemerintahan

Jabatan Wabup Pamekasan Belum Jelas

Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rahman (kiri) bersama Wakil Ketua DPRD, Syafiuddin (kanan) saat memimpin sidang Sidang Paripurna di Gedung Wakil Rakyat, Jl Kabupaten 107.

Pamekasan (beritajatim.com) – Pergantian jabatan Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan, Raja’e yang meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya, belum jelas dan dibiarkan kosong selama lima bulan terakhir.

Padahal rencana awal pergantian orang nomor dua di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, diprediksi tuntas pada April 2021 lalu. Namun hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda adanya tahapan proses pergantian.

Bahkan beredar informasi jika proses pergantian Wabup Pamekasan, masih terganjal akibat belum adanya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang belum diterima eksekutif. Sehingga pengisian jabatan tersebut belum dapat diproses.

Terlebih proses pergantian juga harus melalui berbagai tahapan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk proses pembahasan di gedung wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan.

“Soal pergantian posisi wabup, pertama kami masih menunggu SK Pemberhentian dari Mendagri. Kedua harus kembali merevisi Tatib (Tata Tertib) DPRD Nomor 1 Tahun 2019 terkait pemilihan wabup,” kata Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman, beberapa waktu lalu.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab pihaknya menilai terdapat beberapa regulasi yang harus segera dibahas berkenaan dengan persoalan pergantian posisi wabup yang mangkat. “Revisi tatib itu penting dilakukan karena terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan regulasi di atasnya,” ungkapnya.

“Dari itu kami berkewajiban memadukan dari turunan perundang-undangan di atasnya, termasuk peraturan pemerintah. Sehingga tatib yang kita hasilkan nantinya tidak bertentangan dan tidak berbenturan dengan regulasi di atasnya,” sambung politisi yang akrab disapa Fathor.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, juga menegaskan jika pihaknya harus selektif dalam melaksanakan tugas tersebut. Sehingga tidak memunculkan polemik di kemudian hari. “Dari itu, kami akan terus menjalin komunikasi intens dengan pihak eksekutif, termasuk soal SK Mendagri. Karena turunnya SK itu ke eksekutif dan bukan ke legisltaif,” pungkasnya.

Sebelumnya Bupati Pamekasan, Badrut Tamam juga sempat menyampaikan pembicaraan tentang masalah posisi jabatan wakil bupati yang tengah kosong, akan dibicarakan setelah selesai peringatan 100 hari meninggalnya Almarhum Raja’e.

Hal tersebut merupakan bentuk komitmen dirinya bersama DPRD Pamekasan, khususnya pasca rapat paripurna dalam rangka pengumuman usulan pemberhentian Wakil Bupati Pamekasan, Periode 2018-2023, Raja’e, Senin (15/2/2021) lalu. [pin/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar