Politik Pemerintahan

Pilbup Ponorogo

Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Kurang dari 5 Tahun

Komisioner KPU Ponorogo Arwan Hamidi [foto/dok.beritajatim.com]

Ponorogo (beritajatim.com) – Kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2020 masa jabatannya tidak sampai satu periode atau 5 tahun. Hal itu merujuk dari undang-undang nomor 6 tahun 2020, yang merupakan perubahan beberapa kali dari undang-undang nomor 1 tahun 2015.

Undang-undang tersebut mengamanatkan pada pasal 201 ayat 7 mengatur gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 akan berakhir masa jabatannya di 2024.

“Sehingga jika nanti pelantikan kepala daerah yang terpilih pada tahun 2021, besar kemungkinan mereka tidak akan menjabat sampai 5 tahun,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Ponorogo Arwan Hamidi, Sabtu (19/12/2020).

Hal itu terjadi dikarenakan tahun 2024, akan dilakukan pemilihan serentak secara nasional. Namun, terkait pelaksanaan Pilkada tahun 2024, Arwan mengaku masih menunggu petunjuk selanjutnya. Sehingga bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang menjabat kurang dari 1 periode akan diberi kompensasi.

Artinya akan diberikan ganti rugi, dengan penghitungan gaji pokok dikalikan dengan sisa masa jabatan. Ketentuan itu juga diamanatkan di undang-undang nomor 6 tahun 2020 di pasal 202 ayat 4.

“Misalnya masa jabatannya masih sisa 12 bulan, ya akan dikalikan gaji pokok sebagai ganti rugi tersebut. Meraka juga mendapatkan hak pensiun untuk satu periode,” katanya.

Arwan menyimpulkan bahwa tidak genap satu periode atau 5 tahun bagi kepala daerah hasil Pilkada tahun ini merupakan amanat undang-undang. Namun, dia menggaris bawahi jika nanti dalam perjalanannya aturannya diubah lagi tentu pihaknya akan mengikuti.

“Ya dasarnya undang-undang yang saya sampaikan tadi. Tetapi jika nanti dalam perjalanannya ada perubahan lagi, ya akan kami ikuti,” pungkasnya. [end/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar