Politik Pemerintahan

Jabatan 385 ASN Jember Dikembalikan Asal Sesuai Perintah Mendagri

Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano

Jember (beritajatim.com) – Mutasi ratusan orang aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akhirnya dibatalkan sebagaimana surat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tertanggal 11 November 2019. Posisi mereka dikembalikan ke posisi awal sebelum mutasi.

“Kami sudah rapat maraton hampir selama dua minggu dengan Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektur Wilayah Provinsi Jawa Timur. Kemarin didapatkan kepastian angka, totalnya 385 orang pejabat, mulai dari eselon 2, 3, dan 4,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Mirfano, Jumat (6/11/2020).

Nantinya tidak ada pelantikan ulang. “Tapi kami akan berikan kepada mereka SK (Surat Keputusan) pengembalian,” kata Mirfano. Pengembalian ini sesuai dengan hasil pemeriksaan khusus Inpektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Pengembalian posisi ratusan pejabat ini berjalan simultan dengan pembenahan kedudukan susunan dan organisasi tata kerja (KSOTK) organisasi perangkat daerah sesuai perintah Mendagri Tito Karnavian. “(Pembenahan) KSOTK berkejaran dengan pembahasan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Jadi kami akan selesaikan KSOTK dulu, kembali ke rumah lama, dengan penghuni yang lama,” kata Mirfano.

“Tapi sebenarnya kami sudah punya rumah baru, yakni KSOTK 2020. Tapi untuk mengisinya, prosesnya panjang, harus ada rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara), open biding, macam-macam. Banyak sekali. Sehingga kami akan bekerja (membahas) APBD 2020 dan APBD 2021 dengan menggunakan KSOTK 2016 dengan pejabat (yang menjabat) sebelum (surat keputusan pelantikan) 3 Januari 2018,” kata Mirfano.

Rekomendasi Mendagri ini seharusnya sudah dilaksanakan Pemkab Jember paling lambat 7 September 2020, sesuai hasil pertemuan bersama di kantor Kemendagri pada 7 Juli lalu. Selama ini, ketidakpatuhan Pemkab Jember dalam menjalankan rekomendasi Mendagri Tito yang membuat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2020 terhambat.

Tiga rekomendasi Mendagri dalam surat tetanggal 11 November 2019 itu adalah:

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

Surat Mendagri ini terbit didasarkan pada hasil pemeriksaan khusus yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Dalam surat itu dijelaskan detail bahwa Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri bersama auditor kepegawaian Badan Kepegawaian Negara menemukan sejumlah kesalahan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar