Politik Pemerintahan

Izin Gubernur Belum Jelas, Bupati Faida Terbitkan 3 SE Anggaran

Jember (beritajatim.com) – Foto tiga surat edaran (SE) dengan tanda tangan Bupati Faida, dua di antaranya revisi, beredar di kalangan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Surat edaran itu tindak lanjut Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2021. Namun hingga saat ini belum jelas apakah Perbup APBD Jember 2021 sudah ditandatangani Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sekretaris Daerah Jember Mirfano mengatakan, surat edaran pertama terbit pada 25 Januari 2021. Perihal surat ini adalah prosedur penatausahaan dan pencairan gaji, dengan mengacu pada Perbup Nomor 1 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Jember yang telah ditetapkan pada 8 Januari 2021.

Keesokan harinya, 26 Januari 2021, terbit surat edaran lagi yang merevisi surat sebelumnya. Kali ini perihal surat berubah menjadi revisi prosedur penatausahaan dan pencairan anggaran. Acuannya adalah Peraturan Bupati Nomor 3 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana ditetapkan pada 26 Januari 2021.

Masih pada 26 Januari 2021, terbit lagi surat edaran bupati. Kali ini perihalnya adalah revisi ll prosedur penatausahaan dan pencairan anggaran. Acuan atau dasar surat ini memiliki perbedaan nomor dengan surat sebelumnya, yakni Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana ditetapkan pada 26 Januari 2021.

Menurut Mirfano, tiga surat edaran tersebut menimbulkan keraguan di kalangan ASN. “Surat revisi dan surat revisi ll tidak mencantumkan konsideran dasar hukum dan alasan dilakukannya revisi,” katanya, Rabu (27/1/2021).

Surat revisi dan surat revisi ll tidak menyatakan pencabutan atau pembatalan surat yang direvisi. “Jadi secara yuridis ketiga surat tersebut semuanya berlaku,” kata Mirfano.

Kodefikasi atau penomoran tiga surat tersebut, menurut Mirfano, tidak jelas menunjukkan organisasi perangkat daerah yang menyusun draft surat. Masing-masing adalah nomor 900/23/2021, 900/24/2021, dan 900/25/2021. “Ini tidak sesuai dengan tata naskah surat dinas,” katanya.

Mirfano mengatakan, ketiga surat edaran tersebut merujuk pada peraturan-peraturan bupati yang belum disahkan gubernur, sehingga melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. “Ketiga surat edaran tersebut memerintahkan pejabat pelaksana tugas yang merujuk pada Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) 2021 yang sudah kami laporkan kepada gubernur untuk dibatalkan. Pejabat pelaksana tugas ini tidak sesuai dengan surat gubernur tanggal 15 Januari 2021 dan tidak perlu perdebatan lagi,” katanya.

Mirfano menyatakan, bupati perlu menjelaskan secara langsung tentang hasil pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. “Tentu saja dengan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada keraguan lagi untuk melaksanakannya,” katanya.

Menurut Mirfano, kepastian hukum sangat penting bagi birokrasi. “Kami memahami keraguan rekan-rekan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait dasar pencairan anggaran. Apalagi berkaitan dengan gaji kita, karena pengalaman masa lalu yang berurusan dengan aparat penegak hukum,” katanya.

Mirfano menyarankan agar seluruh dokumen pencairan gaji sebaiknya dipersiapkan. “Mudah-mudahan segera ada kepastian bahwa dokumen tersebut tidak melanggar aturan,” katanya.

Bupati Faida belum menjawab permintaan konfirmasi dari beritajatim.com via WhatsApp. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar