Politik Pemerintahan

Itqon: Jangan Rusak Gedung DPRD Jember, Diskusikan Pasal-Pasal Omnibus Law!

Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember, saat berkunjung ke Senayan menyampaikan aspirasi mahasiswa dan bertemu staf ahli pimpinan DPR RI

Jember (beritajatim.com) – Itqon Syauqi, Ketua DPRD Jember, Jawa Timur, meminta mahasiswa mengedepankan dialog dan diskusi, dalam upaya menolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Aksi unjuk rasa yang destruktif hanya akan merugikan rakyat sendiri.

Pimpinan DPRD Jember sudah berangkat ke DPR RI, Jakarta, 15 Oktober 2020 lalu. “Kami di Jakarta waktu itu juga berhasil mendapatkan UU Cipta Kerja yang asli dan disahkan DPR RI. Mari kita diskusikan,” kata Itqon, Senin (26/10/2020).

“Manakala ada pasal atau ayat-ayat yang menurut adik-adik mahasiswa dan elemen pekerja dianggap merugikan pekerja dan buruh mari kita tuangkan dalam bentuk tertulis. Kita sampaikan ke DPR RI agar undang-undang tersebut direvisi,” tambah Itqon.

Itqon mengimbau agar mahasiswa tidak lagi menggunakan pendekatan yang destruktif dan inkonstitusional. “Karena begitu gedung DPRD dirusak, kaca pecah, harus diperbaiki pakai uang rakyat. Lagi-lagi rakyat Jember dirugikan. Anggaran yang mestinya bisa diperuntukkan hal-hal bermanfaat akhirnya harus dianggarkan untuk memperbaiki gedung DPRD,” katanya.

DPRD Jember siap bekerjasama menyampaikan keinginan mahasiswa ke pemerintahan pusat. “Kami siap menyalurkan aspirasi elemen-elemen mahasiswa dan elemen-elemen buruh dan pekerja. Tapi mari kita kedepankan akal sehat, dialog dan diskusi yang konstruktif,” kata Itqon.

Dua kali aksi unjuk rasa Aliansi Jember Menggugat pada 8 dan 22 Oktober 2020 diwarnai kerusuhan. Kaca-kaca gedung DPRD Jember pecah terkena lemparan batu dari massa. Terakhir, polisi mengamankan lima orang terduga pelaku kerusuhan tersebut, dua di antaranya adalah pelajar sekolah menengah atas.

Polisi menyita palu, 40 buah batu berukuran besar dan kecil, satu buah korek api, tiga buah kelongsong petasan kembang api, satu buah tas, sarung tangan, baju, dan satu botol berisi pasir dari tangan para terduga pelaku kerusuhan. Lima orang tersebut dijerat pasal 170, 214, dan 160 KUHP. Ancaman hukuman maksimal pasal 170 adalah tujuh tahun penjara, sementara pada pasal 214 ancaman maksimalnya delapan tahun penjara. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar