Politik Pemerintahan

Islam Tradisional di Timur, Nasionalisme di Tengah, Islam Modernis di Barat (2)

Ainur Rohim Penanggung Jawab beritajatim.com dan Ketua PWI Jatim

Peta politik yang terbentuk dan tergambar dari hasil pemilihan umum (Pemilu) 1955 memperlihatkan paralelisme politik, historis, kultural, dan  sosiologis dengan hasil Pemilu sepanjang Orde Reformasi: Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, kendati hasil akhirnya tidak sama persis atau tak seperti copy paste, terutama di empat provinsi di Pulau Jawa: Jatim, Jateng, Jabar, dan DKI Jakarta.

Maknanya, kekuatan politik apa yang dominan dan kuat di keempat provinsi tersebut di era Orde Reformasi , hakikatnya, tak berbeda jauh dengan kekuatan politik yang tampil memperoleh suara signifikan di Pemilu 1955. PNI kuat di Jateng dan Jatim, Partai NU dominan di Jatim, dan Masyumi leading di Jabar dan DKI Jakarta.

Partai-partai di era sekarang yang dominan dan pengaruh politiknya kuat di masing-masing provinsi tersebut memiliki relasi dan paralelisme politik, historis, kultur, dan sosiologis dengan partai yang kuat dan pengaruh politiknya signifikan di masa akar rumput di masa lalu. Sebagian besar konsituen di teritori politik tertentu pilihan politiknya tak mengalami perubahan dan pergeseran fundamental dan drastis di masa sekarang vis a vis pilihan politik keluarga besar mereka di masa lalu (Pemilu 1955).

Kajian Herbert Feith (1999) tentang hasil Pemilu empat partai besar di empat provinsi di Pulau Jawa memperlihatkan penguatan atas pandangan di atas. Kalau kita elaborasi lebih detail lagi, terutama dalam perspektif per kawasan politik eks karesidenan, akan diperoleh fakta sebagai berikut:

Di daerah pemilihan Jatim, hasil Pemilu 1955 menunjukkan di Karesidenan Besuki Partai NU memperoleh sekitar 699 ribu suara, PNI dengan 380 ribu suara, Partai Masyumi dengan 150 ribu suara, dan PKI dengan 232 ribu suara.

Menurut penelitian Feith (1999) yang kemudian dibukukan dalam: Pemilu 1955 di Indonesia, di Karesidenan Madura hasil Pemilu 1955 menunjukkan, raihan suara PNI dengan 88 ribu suara, Partai Masyumi dengan 134 ribu suara, Partai NU dengan 590 ribu suara, dan PKI dengan 3 ribu suara. Di Karesidenan Surabaya, raihan PNI dengan 265 ribu suara, Partai Masyumi dengan 117 suara, Partai NU dengan 431 ribu suara,  dan PKI dengan 231 ribu suara.

Suara PKI dan PNI dominan di wilayah-wilayah Mataraman Jatim, seperti di Karesidenan Kediri, Madiun, dan Bojonegoro. Di Karesidenan Kediri, PKI dengan 457 ribu suara, PNI dengan 455 ribu suara, Masyumi dengan 155 ribu suara, dan Partai NU dengan 366 ribu suara. Di Karesidenan Madiun, PNI dengan 254 ribu suara, Masyumi dengan 137  ribu suara, Partai NU dengan 92 ribu suara, dan PKI dengan 447 ribu suara. Terakhir di Karesidenan Bojonegoro, Masyumi dengan 300 ribu suara, PNI dengan 155 ribu suara, PKI dengan 289 ribu suara, dan Partai NU dengan 131 ribu suara.

Di daerah pemilihan (Dapil) Jateng, hasil Pemilu 1955 memperlihatkan dominasi partai Nasionalis Soekarnoisme (PNI) dan Sosialisme Ekstrim vis a vis partai agama (Masyumi dan NU). PNI menang di Karesidenan Pati dengan raihan 322 ribu suara, Kedu dengan 551 ribu suara, Pekalongan dengan 662 ribu suara, dan Banyumas dengan 630 ribu suara.

Nyaris tak ada partai agama (Masyumi dan NU) yang menang di salah satu karesidenan di Jateng pada Pemilu 1955. Sedang PKI unggul dan tampil sebagai kekuatan utama dan pertama di Karesidenan Surakarta dengan 736 ribu suara, Karesidenan Yogyakarta dengan 237 ribu suara, dan Karesidenan Semarang dengan 474 ribu suara. Saat itu, DI Yogyakarta dimasukkan dalam dapil Jateng dan tidak berdiri sendiri.

Di dapil Jabar, dominasi partai berpaham Islam Modernis: Masyumi, sulit ditandingi partai agama yang lain (NU, Perti, PSII, dan lainnya) dan partai berpaham Nasionalisme Soekarnoisme (PNI) dan partai berideologi Sosialisme Ekstrim (PKI). Hanya di Karesidenan Cirebon Masyumi kalah tipis dibanding PNI, di mana di karesidenan tersebut, Masyumi meraih dukungan politik sebesar 298 ribu suara dan PNI dengan 330 ribu suara.

Untuk empat karesidenan lainnya di Jabar, Masyumi unggul dibanding tiga partai lainnya. Misalnya, di Karesidenan Priangan, Masyumi meraih dukungan politik sebesar 578 ribu suara, sedang PNI dengan 478 ribu suara, Partai NU dengan 199 ribu suara, dan PKI dengan 332 ribu suara. Di Karesidenan Jakarta, Masyumi dengan  269 ribu suara, PNI dengan 182 ribu suara, Partai NU dengan 63 ribu suara, dan PKI dengan 108 ribu suara.

Di Karesidenan Bogor, Masyumi dengan 416 ribu suara, PNI dengan 315 ribu suara, Partai NU dengan 107 ribu suara, dan PKI dengan 86 ribu suara. Untuk Karesidenan Banten, raihan suara Masyumi dengan 224 ribu suara, PNI dengan 104 ribu suara, PKI dengan 9 ribu suara, dan Partai NU dengan 84 ribu suara.

Sedangkan di dapil Jakarta, peraih suara terbanyak adalah Partai Masyumi dengan 200.460 suara, PNI dengan 152.031 ribu suara, Partai NU dengan 129.667 suara, dan PKI dengan 96.363 suara.

Partai kaum abangan, terutama PKI, sangat kuat pengaruh dan besar pendukung politiknya di kawasan pesisir selatan Jateng, Jatim, dan Yogyakarta. Selain itu, partai berpaham ateis ini kuat di wilayah yang menjadi jantung kebudayaan Jawa.

Membaca realitas ini, Herbert Feith (1999) memberikan analisisnya yang menarik. Feith menjelaskan, “Suara yang diperoleh Komunis (PKI) berasal sebagian besar dari Jateng dan bagian Barat Jatim, jantung kebudayaan Jawa. PKI muncul sebagai partai terkuat di Karesidenan Semarang yang terletak di pesisir Utara dan empat karesidenan pesisir Selatan Jateng dan Jatim: Yogyakarta, Surakarta, Madiun, dan Kediri. Di semua tempat ini PNI menduduki urutan kedua. Semua wilayah ini adalah daerah abangan.”

Lebih lanjut, Feith (1999) menambahkan tentang ciri sosial khusus daerah ini dan apa hubungan antara kedua partai kaum abangan itu? Menurut hipotesis Feith,  kekuatan PKI terbesar di daerah-daerah yang dilanda kemiskinan ekstrim, pertanian yang sangat mundur, dan tekanan penduduk. Pesisir Selatan Jawa khususnya, adalah dearah yang gersang dan umumnya tak mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri atas beras. Faktor lainnya adalah hak milik tanah bersama yang makin hilang, jumlah petani tak punya tanah yang makin meningkat, dan diferensiasi yang makin besar dalam kehidupan ekonomi desa.

“Akibatnya pertarungan kelas di desa menjadi semakin tajam dan muncul pemimpin-pemimpin politik bagi petani miskin dan buruh tak bertanah,” jelas Feith. [air/habis]



Apa Reaksi Anda?

Komentar