Politik Pemerintahan

Irjen Diminta Kawal Implikasi Hukum Pelaksanaan Surat Mendagri di Jember

Sebanyak 366 orang pejabat Pemerintah Kabupaten Jember mengikuti proses pengembalian jabatan, di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember, Jumat (13/11/2020)

Jember (beritajatim.com) –Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief mendapat tugas langsung dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 25 September 2020, sehari sebelum resmi menjadi Pelaksana Tugas Bupati Jember.

Gubernur Khofifah berpesan agar Muqiet menjaga pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Jember agar tetap kondusif, aman, dan sehat. “Kami diminta gubernur mencairkan komunikasi antara eksekutif dan legislatif di Jember, dan menginisiasi keberlanjutan rekom Kementerian Dalam Negeri,” kata Muqiet, saat memberikan sambutan dalam upacara proses pengembalian jabatan, di di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember, Jumat (13/11/2020).

Ada tiga rekomendasi Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian tertanggal 11 November 2019, yang kemudian diteguhkan surat gubernur tertanggal 10 Desember 2019.

1. Mencabut 15 keputusan bupati tentang pengangkatan dalam jabatan dan satu keputusan bupati tentang demisioner jabatan, serta satu keputusan bupati terkait pengangkatan kembali dalam pejabat yang dilakukan demisioner.

Selanjutnya para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan segera dikembalikan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati pada 3 Januari 2018. Selain itu, perencanaan mutasi untuk penataan dan pengisian jabatan dilakukan dengan memfungsikan tim penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Mencabut 30 peraturan bupati tentang KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019 dan selanjutnya memberlakukan kembali peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016.

3. Menindaklanjuti surat Mendagri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil tanggal 9 Januari 2019, hal peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jatim.

“Kami melangkah sangat hati-hati. Ibarat kami sedang meniti di atas selembar rambut, karena ini bukan hanya persoalan hukum, persoalan peraturan, tapi menyangkut nasib saudara-saudara kami para pegawai negeri sipil di Jember,” kata Muqiet.

Muqiet selalu berkonsultasi dan meminta arahan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk melaksanakan rekomendasi itu. “Kami sudah melakukan beberapa pertemuan,” katanya.

Muqiet meminta kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri agar mengawal implikasi hukum pengembalian peraturan bupati pada KSOTK 2016. “Kedua, implikasi negatif terhadap saudara-saudara kami para ASN seminimal mungkin difasilitasi (untuk ditiadakan, red),” katanya.

Sebanyak 366 orang pejabat eselon II, III, dan IV Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengikuti proses pengembalian jabatan pada posisi sebelum 3 Januari 2018, di Aula PB Sudirman, Kantor Bupati Jember, Jumat (13/11/2020). Muqiet memimpin langsung prosesi itu sebagai bagian dari kepatuhan terhadap pemerintah pusat. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar