Politik Pemerintahan

Interpelasi, Ketua Fraksi Tak Tandatangani Pernyataan Resmi Nasdem

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Nasional Demokrat resmi mendukung penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Jember, Jawa Timur, dalam sidang paripurna, Senin (23/12/2019). Namun pernyataan resmi dalam sidang paripurna itu tidak ditandatangani Ketua Fraksi Nasdem Gembong Konsul Alam.

Pandangan umum fraksi itu ditandatangani oleh sang wakil ketua, Dannis Barlie Halim. “Ketua fraksi tidak hadir hari ini,” kata juru bicara Fraksi Nasdem David Handoko Seto, usai sidang paripurna, saat ditanya soal hal itu.

Dalam pernyataan resmi yang dibacakan pada sidang paripurna, Fraksi Nasdem menilai, persoalan tatanan birokrasi di Pemerintah Kabupaten Jember berdampak pada sejumlah hal. Pertama, tidak adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil daerah. “Dan tidak menutup kemungkinan juga ini akan berlanjut pada tahun 2020, jika Kabupaten Jember tidak memperbaiki konsep penataan birokrasi,” kata David.

Kedua, terhalanginya kenaikan pangkat 711 pegawai negeri sipil di tubuh Pemerintah Kabupaten Jember. “Kami sebut semua hal tersebut adalah kejadian luar biasa dan baru pertama kali terjadi di Kabupaten Jember,” kata David. Semua bermuara pada teguran keras pemerintah pusat terhadap Pemerintah Kabupaten Jember terkait kebijakan Bupati Jember menerbitkan dan mengundangkan peraturan tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) 30 Organisasi Perangkat Daerah tanggal 3 Januari 2019.

Nasdem adalah salah satu dari tujuh fraksi menyatakan setuju tanpa perkecualian. Enam fraksi lainnya adalah Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Pandekar.

Pandangan umum penjelasan mengenai alasan penggunaan hak interpelasi disampaikan oleh Tabroni dari Fraksi PDI Perjuangan. Interpelasi dipicu oleh kebijakan Bupati Jember menerbitkan dan mengundangkan peraturan tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) 30 Organisasi Perangkat Daerah tanggal 3 Januari 2019.

“Ini merupakan kebijakan yang menjadi pondasi bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jember dan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat Jember sehingga merupakan kebijakan yang sangat penting, strategis dan memiliki dampak yang meluas kepada seluruh sendi-sendi Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Tabroni. [wir/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar