Politik Pemerintahan

Inspektorat: Pembangkangan Terhadap Gubernur Jatim, Serahkan Aparat Hukum

Helmy Inspektorat Jatim

Jember (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengangkat Hadi Sulistyo menjadi pelaksana harian bupati untuk memimpin masa transisi Pemerintah Kabupaten Jember, seusai lengsernya Bupati Faida dan belum dilantiknya Hendy Siswanto.

Inspektur Jawa Timur Helmy Perdana Putera mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara Pemkab Jember agar mengikuti arahan dari Hadi.

“Ingat, arahan itu sifatnya sepihak dan satu arah: perintah. Bukan diskusi, bukan seminar. Kalau diskusi, seminar, ada tanya jawab. Ini tidak: perintah satu arah dari pelaksana harian kepada semuanya. Dan kewajibannya (ASN) melaksanakan,” katanya, dalam rapat pengarahan aparatur sipil negara, di Aula PB Sudirman, Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Senin (22/2/2021).

“Pasca pengarahan, kalau masih ada kondisi-kondisi seperti itu (pembangkangan terhadap kebijakan gubernur yang mengangkat Hadi, red), langkah awal kami: Satpol PP bergerak. Langkah awalnya Satpol PP bergerak sebagai penegak aturan, untuk membersihkan semua asesoris-asesoris lembaga yang bersifat sejenak,” kata Helmy.

“Kalau Satpol PP tidak mampu, ada beliau, APH (Aparat Penegak Hukum). Kita serahkan kepada beliau. Kita sudah tahu kondisinya sekarang, bahwa pelanggaran terhadap simbol negara, wakil pemerintah pusat, pembina, gubernur, bisa dikaitkan dengan pidana kalau membangkang. Hati-hati. Kami bukan mengancam. Kami akan mengembalikan sesuai marwah gubernur sebagai simbol negara dan wakil pemerintah pusat di daerah,” kata Helmy.

Dalam rapat pengarahan tersebut, Hadi melakukan normalisasi birokrasi dengan mengembalikan posisi seluruh pejabat yang diganti pelaksana tugas dan pelaksana harian versi Bupati Faida.

Sebelum lengser, Bupati Faida memang mengeluarkan surat-surat keputusan untuk mengganti sejumlah pelaksana tugas kepala organisasi perangkat daerah dengan pelaksana tugas yang baru. Bahkan sejumlah pejabat dijatuhi sanksi dengan alasan pelanggaran disiplin.

Kebijakan penggantian pelaksana tugas di sejumlah organisasi perangkat daerah ini dianggap tidak sah oleh Gubernur Khofifah. Dalam suratnya tertanggal 15 Januari 2021, Khofifah sempat meminta Bupati Faida agar segera menghentikan atau tidak melaksanakan kebijakan yang dibuat tersebut. Kebijakan yang dibuat, menurut Khofifah, agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Apa yang sudah disampaikan gubernur dalam keputusan dan kebijakannya itu sudah dari pusat semuanya. Dasarnya ada semuanya. Jadi jangan main-main dalam kondisi ini. Arahan sifatnya langsung dilaksanakan dan tidak perlu ada action lagi: pencabutan (surat keputusan yang diterbitkan Faida) apapun tidak ada. Karena dengan turunya surat gubernur, berarti (pemerintah provinsi) menganggap sebelumnya (surat kebijakan Faida) itu tidak pernah ada,” kata Helmy.

“Kalau kami mencabut (surat keputusan Bupati Faida terkait pengangkatan pelaksana tugas) itu semua, berarti kami mengakui. Itu sudah tidak sah dari awal. Ini yang harus dipahami. Jangan kita membela sesuatu hal yang tidak benar. Jujur kami katakan kepada teman-teman yang (menjabat) pelaksana harian dan pelaksana tugas, sadari. Saya tidak memihak siapa-siapa. Sadari bahwa (kebijakan Bupati Faida) itu sudah keliru dari segi aturan perundang-undangan,” kata Helmy disambut tepuk tangan hadirin.

“Seharusnya kasih tahu kepada pimpinan (Bupati Faida, red): Bu, salah. Kalaupun kita harus melawan, jangan begini. Secara aturan salah, Ibu. Jangan terus didukung hanya untuk kepentingan tertentu: ‘kapan maneh aku dadi eselon II’. Itu yang menyebabkan kesalahan: mendukung sesuatu yang jelas-jelas salah. Dan saya tahu persis, beliau-beliau pelaksana harian dan pelaksana tugas, itu bukan orang bodoh. Pejabat tahu aturan. Kalau itu dilaksanakan, diteruskan, itu tugasnya Pak APH, ada pasalnya: ikut serta. Induknya salah, didukung. Ikut serta, mendukung sesuatu yang melanggar hukum. Tolong, sadari itu,” kata Helmy.

“Kita bukan mau berdebat, mau menyalahkan. Tidak. Ayo kembali on the track. Kita sadari semuanya. Yang kemarin-kemarin salah, oke, kita akui. Kalau begini terus, jadi permasalahan hukum,” kata Helmy. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar