Politik Pemerintahan

Inspektorat: Kalau Mau Gugat Gubernur Jatim, ke PTUN, Bukan Kejaksaan

Gubernur Khofifah Indar Parawansa saat bersepeda di Jember. (foto: jemberkab.go.id)

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempersilakan kepada siapapun yang tak puas dengan kebijakan gubernur terkait persoalan birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember agar menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Jangan salah masuk. Kejaksaan Negeri bukan untuk urusan seperti ini. Ingat, Kejaksaan Negeri bukan mengurus masalah administrasi seperti ini. Ini urusannya PTUN. Silakan lanjutkan ke PTUN. Jangan salah. Kalau salah seperti itu, Kajarinya (Kepala Kejaksaan Negeri, red) jadi korban,” kata Inspektur Jawa Timur Helmy Perdana Putera, dalam rapat pengarahan aparatur sipil negara, di Aula PB Sudirman, Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Senin (22/2/2021).

“Akhirnya yang dibuat wadah pengaduan jadi korban, kejarinya. Sudah tahu sendirilah. Dan saya sudah siapkan. Saya sebelum berangkat ke sini sudah berkoordinasi ke PTUN. ‘Pak PTUN, saya mau ke Jember. Dan siap-siap kita dapat gawean anyar habis ini’. Saya tegaskan habis ini kita dapat gawean anyar. Akan ada yang ke PTUN. Kita harus siap semuanya. Kita siap on the track semuanya,” kata Helmy.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memang sempat melakukan pemeriksaan internal berdasarkan laporan dari salah satu mantan pejabat di Jember, soal adanya dugaan penyalahgunaan wewenang karena ikut campur dalam permasalahan administrasi di Pemkab Jember.

Sebagaimana diberitakan, Kejaksaan Negeri Jember memfasilitasi pertemuan yang melibatkan Bupati Faida, Wakil Bupati Abdul Muqiet Arief, dan beberapa pejabat pemkab, Senin (14/12/2020). Bupati Faida mengatakan, pertemuan itu adalah konsultasi terkait masalah pencairan anggaran akhir tahun pasca pelantikan pejabat 13 November 2020. “Karena pasca itu tidak ada seorang pun yang bersedia mencairkan keuangan,” kata Faida kepada wartawan, Senin (21/12/2020).

Pertemuan itu memicu aksi demo besar-besaran dari warga, setelah Muqiet menyatakan kepada pers, bahwa merasa terintimidasi dalam pertemuan tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Jember Prima Idwan Mariza sempat membantah jika pihaknya ikut campur urusan internal Pemkab. “Kami pengacara negara mereka. Ada MOU (Memorandum of Understanding). Mereka minta legal opinion,” katanya.

Namun belakangan Prima meminta maaf kepada Abdul Muqiet Arief. “Kasidatun (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara) Agus Taufikurrahman minta maaf, saya juga minta maaf secara pribadi,” katanya kepada wartawan, Senin (21/12/2020).

Usai acara pengarahan, kepada wartawan, Helmy mengatakan, Kejaksaan Negeri Jember menjadi korban persoalan birokrasi di tubuh pemkab. “Maunya dia mewadahi tapi keliru. Kasihan kan. Dia dijadikan wadah, tapi jadi korban,” katanya.

Helmy memperkirakan akan ada gugatan PTUN terkait kebijakan mengembalikan posisi semua pejabat sesuai substansi isi surat gubernur tertanggal 15 Januari 2021. Surat itu menyatakan, pemberhentian sekretaris daerah dan pergantiannya dengan pelaksana tugas serta pergantian pelaksana tugas oleh Bupati Faida di sejumlah organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Jember tidak sah dan cacat prosedur.

“Pasti ada (gugatan). Rasa tidak puas itu kan tidak mungkin hilang begitu saja. Dengan adanya pengarahan lamgsung hilang. Ya pasti ada, dan kami sudah antisipasi. Itu sarana yang wajar dan formal. Boleh seperti itu. Tapi pelaksanaan pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya. Dia punya hak ketika merasa dizalimi. Silakan ajukan. ASN boleh, itu hak dia,” kata Helmy. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar