Politik Pemerintahan

Inspektorat Jatim: Sanksi Terhadap Kepala Bappeda Jember Tidak Berjalan

Inspektur Jawa Timur Helmy Perdana Putera saat memeriksa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember Achmad Imam Fauzi (kiri) tahun lalu. [foto: istimewa]

Jember (beritajatim.com) – Inspektur Jawa Timur Helmy Perdana Putera menyatakan, sanksi dari gubernur terhadap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jember Achmad Imam Fauzi tidak dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten.

Dalam surat bernomor 739/1977/060/2020 dan tertanggal 19 Oktober 2020 itu, Gubernur Khofifah memerintahkan Pelaksana Tugas Bupati Abdul Muqiet Arief, agar segera menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat kepada Fauzi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun.

Menurut surat tersebut, Fauzi telah melakukan indisipliner berupa pemberian pernyataan bahwa ‘keterlambatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten dan kota seluruh Jatim karena kelalaian gubernur. Pernyataan yang dilontarkan dalam rapat dengar pendapat di ruang Komisi C DPRD Jember, Senin (5/10/2020), itu dinilai dapat mempengaruhi kewibawaan atau kehormatan gubernur dan Pemprov Jatim.

“(Sanksi itu) tidak dilaksanakan sama dia. Maka saya bilang, tugas pelaksana harian bupati Jember menegakkan marwah gubernur. Gubernur banyak kebijakan dan keputusan yang ke sini. Dan itu sebagai wakil pemerintah pusat, tidak direken (dipedulikan). Itu kan harus ditegakkan kembali,” kata Helmy.

Sekretaris Daerah Jember Mirfano sempat memanggil Fauzi. “Saya sudah pernah memanggil Pak Fauzi sebagai atasan langsung. Hasilnya sampai saat ini, saya belum menemukan mens rea atau niat jahatnya terkait dengan apa yang dituduhkan,” katanya, Selasa (17/11/2020). [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar