Politik Pemerintahan

Inspektorat Audit Keuangan Hotel GDK Bojonegoro

Teguh Prihandono., Inspektor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro (beritajatim.com) – Inspektorat Kabupaten Bojonegoro membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan audit keuangan Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK). Hal itu dilakukan sebagai tindaklanjut adanya kerugian yang dialami hotel GDK tiga tahun terakhir sejak 2018 hingga 2020.

Inspektor Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Teguh Prihandono mengatakan, hasil pengumpulan data tim evaluasi tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pemkab Bojonegoro untuk menentukan kebijakan kedepan.

“Inspektorat membentuk tim evaluasi ini untuk mengetahui latar belakang permasalahannya. Sehingga hasil evaluasi ini bisa menjadi dasar pembentukan kebijakan baru,” ujarnya, Selasa (9/2/2021).

Menurut Teguh, saat ini manajemen hotel GDK tidak ada uang sama sekali. Ditambah selama tiga tahun terakhir sejak 2018 hingga 2020 mengalami kerugian terus menerus. “Keuangan rugi terus, selama tiga tahun bisa lebih dari Rp2 miliar,” jelasnya.

Inspektorat sekarang menilai bahwa organ di GDK yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkab Bojonegoro sendiri sudah tidak ada. Sehingga statusnya sekarang non operasional atau status quo.

“Pegawainya sekarang tinggal 5 orang itu tinggal satpam dan office boy (OB). Satpam mengamankan aset dan OB bersih-bersih,” tambahnya.

Inspektorat saat ini belum bisa memberi rekomendasi untuk membenahi pengelolaan Hotel GDK kedepan. Namun, dalam jangka waktu dekat ini, menurutnya, harus ada rapat bersama baik dari pihak eksekutif maupun legislatif.

“APBD sendiri tidak boleh untuk membayar operasional GDK. Jika melalui penyertaan modal ya prosesnya panjang, harus melalui kesepakatan DPRD juga. DPRD setuju atau tidak?,” terangnya.

Sementara diketahui, pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah memutus jaringan listrik di Hotel yang berada di Jalan Trunojoyo tersebut karena telah nunggak pembayaran sejak November 2020. Nilai tunggakan yang harus dibayarkan manajemen GDK perbulan sekitar Rp 15 juta.

Jika pada Februari 2021 ini belum juga terbayar, PT PLN akan membongkar jaringan listrik yang ada di Hotel GDK. “Hingga Februari 2021 jika tidak dibayarkan, maka akan dibongkar,” ujar Manajer Unit Layanan Pelanggan (ULP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Bojonegoro Choirul Hidajat Tri Widodo, pada kesempatannya. [lus/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar