Politik Pemerintahan

Inspektorat: Ada 18 ASN Kabupaten Malang Langgar PP 17/2020

Malang (beritajatim.com) – Pemerintah pusat menerbitkan aturan baru bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang sekarang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17/2020 tentang Perubahan atas PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS.

Adanya perubahan peraturan tersebut, Inspektorat Kabupaten Malang mencatat hingga 30 Juli 2020, terdapat 18 ASN yang melakukan pelanggaran.

Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti mengatakan, dari 18 ASN yang melanggar tersebut, semuanya telah dilakukan hukuman kedisiplinan. “Dari jumlah tersebut, kami telah memberikan sanksi berupa pernyataan tidak puas secara tertulis ada 1 ASN, teguran tertulis ada 9 orang, penurunan pangkat ada 4 orang, penundaan kenaikan pangkat 2 orang, dan diberhentikan dengan hormat 2 orang,” ungkap Tridiyah, Senin (3/8/2020).

Menurut Tridiyah, dari jumlah tersebut rata-rata pelanggaran terkait dengan kedisplinan saat kerja. “Indisipliner saja, baik pelanggaran karena TMK (tidak masuk kerja) ataupun pelanggaran lain karena tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, enggak ada yang mengarah pidana,” tegasnya.

Tridiyah menambahkan, dari jumlah tersebut, mengalami kenaikan dari tahun 2019 lalu, dimana ditahun sebelumnya (2019, red) ada sebanyak 51 hukuman kedisiplinan bagi ASN, yang rinciannya, sebagai berikut: Pernyataan tidak puas secara tertulis ada 7 orang, teguran tertulis ada 20 orang, teguran lisan 1 orang, penurunan pangkat ada 14 orang, penundaan kenaikan pangkat ada 3 orang, penundaan kenaikan gaji berkala ada 4 orang, dan diberhentikan dengan hormat ada 2 orang.

“Tahun ini (2020, red) pastinya meningkat, ini kan terhitung 30 Juli sudah ada 18 Hukuman kedisiplinan (Hukdis),” paparnya.

Dengan aturan tersebut, tambah Tridyah, pemerintah akan lebih mudah untuk memntau kinerja para ASN yang nakal. “Kami tegas pada peraturan, sudah ada 2 ASN yang dilakukan pemberhentian dengan hormat, bukan atas permintaan sendiri, karena telah melanggar ketentuan tidak masuk dinas Tanpa Keterangan yang syah lebih dari 46 hari komulatif dalam satu tahun,” pungkasnya. (yog/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar