Politik Pemerintahan

Insentif Belum Merata, DPRD Jember Dukung Pendataan Kembali Guru Ngaji

Jember (beritajatim.com) – Sejumlah fraksi di DPRD Jember, Jawa Timur, mendukung pendataan kembali guru ngaji semua agama yang akan menerima insentif atau bantuan dana dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

“Kami mengapresiasi bupati dan wakil bupati yang benar benar peduli dan memikirkan nasib GTT (Guru Tidak Tetap), PTT (Pegawai Tidak Tetap), guru ngaji, termasuk Satpol PP sebagaimana janji pada masa kampanye yang lalu,” kata David Handoko Seto, juru bicara Fraksi Nasdem, dalam pandangan umum fraksi menanggapi nota pengantar Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021, di gedung DPRD Jember, Jawa Timur, Minggu (4/4/2021) malam.

Namun, Fraksi PDI Perjuangan mengkritik masih belum adanya kebijakan anggaran pemerataan bantuan guru ngaji yang sesuai dengan data. “Kami menemukan adanya guru ngaji yang belum mendapatkan bantuan, karenanya kami merasa perlu mengusulkan perbaikan pendataan, sehingga insentif dapat menyentuh seluruh guru ngaji yang ada,” kata Ketua Fraksi PDIP Edi Cahyo Purnomo.

Fraksi PDI Perjuangan juga menngusukan alokasi untuk bantuan operasional santri. “Ini juga sebagai upaya peningkatan pemberdayaan santri. Dalam upaya validasi data, kami menyarankan agar melibatkan lembaga – lembaga sosial kemasyarakatan, khususnya yang bergerak di bidang guru ngaji dan santri,” kata Edi.

Partai Kebangkitan Bangsa juga mengapresiasi adanya anggaran untuk insentif guru ngaji semua agama. Namun PKB juga mendesak agar data guru ngaji penerima bantuan diperbarui. “Kami berharap agar perbaruan data penerima bantuan mengacu pada data Pemerintah Kabupaten Jember pada masa pemerintahan Bupati MZA Djalal sebesar kurang lebih 27 ribu orang guru ngaji,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember Ayub Junaidi.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Achmad Faeshol menyayangkan, hilangnya bantuan honorarium untuk guru ngaji dan takmir masjid akibat mewabahnya Covid-19. “Hal tersebut berimbas pada terjadinya tingkat kejenuhan pada guru pengajar, wali murid utamanya peserta didik. Lebih memprihatinkan lagi, berakibat pada terjadinya degradasi keilmuan dan degradasi moralitas di kalangan peserta didik,” katanya. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar