Politik Pemerintahan

Inilah Lima Prioritas APBD Versi PDIP Jember

Konferensi Pers DPC PDIP Jember tentang satu bulan pemerintahan Bupati Hendy Siswanto [foto: Oryza A. Wirawan]

Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur mendorong percepatan pembangunan melalui lima prioritas dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2021.

“Kami berkomitmen agar KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) dan RAPBD 2021 segera dibahas. Tentu dengan tetap mengikuti semua tahapan yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maupun Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021,” kata Wakil Ketua DPC PDIP Jember Widarto, Jumat (19/3/2021).

Program pertama dari lima program prioritas versi PDIP adalah infrastruktur berupa perbaikan jalan rusak yang mengganggu mobilitas, lampu penerangan jalan, dan saluran irigasi. Berikutnya adalah sektor kesehatan, berupa penanganan Covid-19, menekan angka kematian ibu (AKI) saat melahirkan yang tertinggi di Jawa Timur, menekan angka kematian bayi (AKB) saat kelahiran yang juga tertinggi di Jawa Timur.

“Selain itu kami ingin pemerintah daerah menekan jumlah anak stunting (gizi buruk) yang berada pada peringkat ketiga tertinggi di Jawa Timur, dengan merevitalisasi peran posyandu dan sinkronisasi berbagai program pendampingan seperti pendamping desa dan program keluarga harapan (PKH),” kata Widarto.

Ketiga, pendidikan: PDIP memandang perlunya anggaran untuk perbaikan beberapa gedung sekolah dan infrastruktur pendidikan yang tanggap Covid-19 untuk persiapan pembelajaran tatap muka. “Sementara di bidang pertanian, perlu ada anggaran untuk menjamin ketersediaan pupuk dan jaminan harga panen melalui revitalisasi resi gudang dan mendorong pelaksanaan asuransi petani,” kata Widarto.

Sementara untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, PDIP mendorong tetap dijalankannya PPKM dan vaksinasi secara massif. Selain itu perlu ada stimulan untuk bangkitnya ekonomi UMKM dan pariwisata di Kabupaten Jember.

Widarto mengingatkan, KUA-PPAS dan RAPBD 2021 masih berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021. “Sebagai konsekuensinya, bupati saat ini belum dapat memasukkan beberapa program prioritasnya yang memang tidak ada dalam RPJMD 2016-2021 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2021,” katanya.

PDI Perjuangan menolak dengan keras, jika KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) dan RAPBD dibahas hanya untuk formalitas dan melanggar berbagai peraturan perundang-undangan. “Karena uang rakyat ini harus direncanakan, dipergunakan, dan dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya,” kata Widarto.

Itulah kenapa PDIP mendorong keterbukaan informasi publik dalam pembahasan RAPBD 2021 agar transparan. “Jadi masyarakat dapat ikut mengontrol serta memberikan masukan,” kata Widarto. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar

beritajatim Foto

Air Terjun Telunjuk Raung

Foto-foto Longsor di Ngetos Nganjuk