Politik Pemerintahan

Inilah Harapan DPRD Jember agar RAPBD 2020 Bisa Dibahas

Jember (beritajatim.com) – Pimpinan DPRD Jember, Jawa Timur, berharap pemerintah daerah setempat mematuhi dan melaksanakan perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Gubernur Khofifah Indar Parawansa terkait hasil pemeriksaan khusus soal kebijakan birokrasi.

“Yang jelas DPRD Jember tetap pada komitmen bahwa bupati dimohon dengan sangat agar segera mematuhi perintah mendagri melalui gubernur. Itu satu-satunya jalan yang paling nyaman, paling lempang, paling aman untuk APBD segera kita gelontorkan (bahas, red),” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

Bupati Faida telah mengirimkan dokumen RAPBD 2020 ke DPRD Jember. Pemkab menginginkan agar RAPBD 2020 segera dibahas dan disahkan bersama DPRD Jember. Saat ini pembahasan RAPBD terhenti menyusul turunnya perintah Mendagri.

Perintah Mendagri itu adalah pencabutan 30 peraturan bupati mengenai susunan organisasi dan tata kerja organisasi pemerintah daerah, pencabutan belasan surat keputusan mutasi, dan pelaksanaan rekomendasi soal pergantian pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember.

“Pembahasan APBD mandek karena ada penyebabnya. Di daerah lain tidak ada 30 SOTK bermasalah, sehingga pembahasan APBD lempang tidak ada masalah,” kata Itqon.

Itqon mengatakan, parlemen dalam posisi menunggu itikad baik Pemkab Jember untuk melaksanakan perintah Mendagri Tito. “SOTK adalah pangkal permasalahan di Jember. DPRD Jember dengan hati-hati tidak ingin uang rakyat salah sasaran,” katanya.

“Pemeriksaan khusus Mendagri menyatakan bahwa alamat rumahnya (SOTK organisasi perangkat daerah yang dirombak dengan peraturan bupati, red) salah. Jadi saya mohon bupati kepada Jember, ayolah (surat Mendagri dilaksanakan). Ini demi kebaikan bersama,” kata Itqon. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar