Politik Pemerintahan

Inilah Daftar Pertanyaan Interpelasi DPRD Jember untuk Bupati

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember, Jawa Timur, resmi menggunakan hak interpelasi, Senin (23/12/2019). Ada sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada Bupati Faida dan diharapkan akan dijawab dalam sidang paripurna yang akan digelar pada 27 Desember 2019 di gedung DPRD Jember.

Dalam penyampaian pandangan umum pengusul saat sidang paripurna hari ini, Tabroni dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, ada tiga alasan penggunaan hak interpelasi. “Pertama, pemerintah daerah mengabaikan kebijakan yang penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara,” katanya.

“Kedua, bupati tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah melanggar ketentuan peraturan perundangan terkait materi di atas. Ketiga, bupati diduga telah menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah dan janji jabatannya,” kata Tabroni.

Semua dipicu oleh kebijakan Bupati Faida menerbitkan dan mengundangkan peraturan tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (KSOTK) 30 organisasi perangkat daerah Kabupaten Jember pada 3 Januari 2019. Ini merupakan kebijakan yang menjadi pondasi bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Jember dan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat, sehingga merupakan kebijakan yang sangat penting, strategis dan memiliki dampak yang meluas kepada seluruh sendi-sendi Pemerintah Kabupaten Jember.

“Bahwa akibat kebijakan bupati terkait dengan KSOTK dan kebijakan lainnya yang telah melanggar ketentuan perundang-Undangan yang berlaku, memiliki dampak yang merugikan kepentingan khalayak luas baik dari sisi aparatur sipil negara sebagai pelaksana dan pelayan masyarakat maupun bagi masyarakat Jember secara umum,” kata Tabroni.

Dengan adanya persoalan itu, DPRD Jember mengajukan tiga pertanyaan yang harus dijawab bupati dalam sidang paripurna, Jumat (27/12/2019).

1. Mengapa Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota formasi calon pegawai negeri sipil daerah?

“Tidak adanya kuota CPNS Tahun 2019 bagi Kabupaten Jember merupakan kehilangan kesempatan yang besar bagi masyarakat Jember untuk mendapatkan hak atas kesempatan bekerja yang layak, mengingat pekerjaan sebagai PNS merupakan salah satu profesi yang diinginkan dan diharapkan sebagian besar masyarakat,” kata Tabroni.

Tiadanya kuota dari pusat ini membuat sebagian masyarakat Jember yang telah berusia 35 tahun kehilangan kesempatan untuk menjadi PNS tahun depan, karena melampaui batas persyaratan usia maksimal. “Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang saat ini menjadi tenaga honorer, guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) juga kehilangan kesempatan untuk menjadi PNS yang sudah mereka harapkan selama ini,” kata Tabroni.

2. Mengapa Bupati Jember tidak mematuhi rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui surat Nomor R-3419/KASN/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Rekomendasi atas pelanggaran sistem merit dalam Mutasi Pegawai di Lingkungan Kabupaten Jember?

“Secara lugas dan tegas KASN menyatakan Bupati Jember telah melakukan pelanggaran sistem merit dalam mutasi pegawai di lingkungan Kabupaten Jember terkait kompetensi pegawai dengan tempat bekerjanya,” kata Tabroni.

Menurut Tabroni, sampai dengan saat ini bupati belum mematuhi rekomendasi KASN yang bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan maksimal 14 hari sejak diterimanya surat itu. “Tindakan bupati yang tidak mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku mengakibatkan dampak yang meluas bagi masyarakat, khususnya pelayanan publik di bidang kepegawaian dan pengelolaan serta perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi tupoksi Badan Pendapatan Daerah,” katanya.

3. Mengapa Bupati Jember juga tidak mematuhi Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 131/25434/011.2/2019 tanggal 10 Desember 2019 perihal Rekomendasi Atas Pemeriksaan Khusus?

“Gubernur Jawa Timur menerbitkan surat itu dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 700/12429/SJ tanggal 11 Nopember 2019 perihal Rekomendasi Atas Pemeriksaan Khusus,” kata Tabroni.

Menurut Tabroni, dari surat Mendagri diketahui, bupati terbukti melakukan pelanggaran ketentuan perundangan yang berlaku. Mendagri melalui Gubernur Jawa Timur memerintahkan agar bupati mencabut 15 keputusan tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, satu keputusan tentang demisioner jabatan, dan satu keputusan terkait pengangkatan kembali pejabat yang dilakukan demisioner.

Bupati diperintahkan segera mengembalikan para pejabat yang dilakukan pengangkatan dalam jabatan pada posisi jabatan sebelum ditetapkannya keputusan bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan pada tanggal 3 Januari 2018. Bupati diperintahkan pula menyusun perencanaan mutasi untuk melakukan penataan dan pengisian jabatan dengan memfungsikan Tim Penilai Kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mendagri memerintahkan juga pencabutan 30 peraturan bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 3 Januari 2019. “Selanjutnya memberlakukan kembali Peraturan Bupati tentang KSOTK yang ditandatangani dan diundangkan tanggal 1 Desember 2016,” kata Tabroni.

Bupati juga diperintahkan menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri kepada Bupati Jember Nomor 821.2/442/Dukcapil. Surat tertanggal 9 Januari 2019 itu mengenai Peringatan Atas Penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

Belum dipatuhinya surat Gubernur Jawa Timur tersebut, menurut Tabroni, berdampak secara luas dan strategis bagi seluruh sendi Pemerintah Kabupaten Jember. “Ini mengingat KSOTK adalah pondasi dari seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari 30 Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Jember dan merugikan kepentingan umum masyarakat,” katanya. [wir/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar