Politik Pemerintahan

Inilah Alasan Tujuh Fraksi DPRD Jember Usulkan Hak Angket

Jember (beritajatim.com) – Tujuh fraksi di DPRD Jember, Jawa Timur, resmi mengusulkan penggunaan hak angket dalam sidang paripurna, Senin (30/12/2019). Hak angket ini merupkan hak penyelidikan oleh parlemen terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diduga melanggar peraturan-perundangan dan berdampak terhadap masyarakat.

Tujuh fraksi diberikan kesempatan memberikan pandangan masing-masing terhadap penggunaan hak angket. Namun secara umum juru bicara pengusul hak angket, Tabroni, memberikan judul ‘Hak Angket Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Jember Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2019’. Bagaimana pandangan tujuh fraksi di DPRD Jember terhadap penyelidikan tersebut? Berikut rangkumannya.

1. Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (juru bicara: Ardi Pujo Prabowo)
– Fraksi GIB melihat dan menilai bahwa Pemkab Jember sudah tak mampu lagi untuk melakukan atau menjalankan pemerintahan yang baik dan benar.
– Keterbukaan informasi publik saat ini terpasung dan tidak ada sama sekali.
– Fraksi GIB melihat kebijakan bupati tidak prorakyat.
– Pemerintahan dikelola dengan ‘one woman show’.
– Mengusulkan penyelidikan terhadap sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang makin besar dari tahun ke tahun.

2. Fraksi Kebangkitan Bangsa (juru bicara: Hafidi)
– DPRD Jember ditagih masyarakat untuk membuktikan komitmen kerakyatan.
– Pembangunan di Jember bagaikan madu dan racun.

3. Fraksi Nasional Demokrat (juru bicara: David Handoko Seto)
– Birokrasi di Pemkab Jember carut-marut dan banyak pelanggaran undang-undang.
– Mencari pihak yang bertanggung jawab terhadap carut-marutnya birokrasi.
– Banyak program pemerintah daerah yang tidak penting, seperti pelaksanaan kongres-kongres.
– DPRD Jember dianggap bukan mitra pemerintah.
– Menyelidiki kebijakan pembangunan infrastruktur yang diduga menyalahi aturan.

4. Fraksi PDI Perjuangan (juru bicara: Alfan Yusvy)
– Sistem pemerintahan Kabupaten Jember carut-marut.
– Pembentukan Panitia Angket adalah penting dan wajib dilanjutkan sampai titik akhir darah penghabisan. Tidak boleh ada penundaan.

5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (juru bicara: Nurhasan)
– Siap melaksanakan hak angket hingga tuntas.
– Minta pembahasan Rencana APBD Jember dan pengesahan lima rancangan peraturan daerah.

6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (juru bicara: Ahmad Faisol)
– Carut-marutnya tatanan Pemkab Jember, khususnya birokrasi, berakibat pada rendahnya pelayanan publik.
– Rendahnya pelayanan publik berujung pada rendahnya serapan anggaran untuk kesejahteraan anggaran.
– Belum dibahasnya RAPBD 2020 akibat tidak diindahkannya surat rekomendasi gubernur Jatim dan Mendagri.
– Bupati tidak menghadiri agenda sidang interpelasi

7. Fraksi Pandekar (juru bicara: Nyoman Aribowo)
– RAPBD 2020 belum bisa dibahas, karena adanya teguran Mendagri dan bermasalahnya kedudukan organisasi dan susunan tata kerja (KSOTK), Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara berpotensi muncul temuan jika ada pengesahan dan Dewan bisa disalahkan.
– RAPBD 2020 dibahas jika berpotensi tak melanggar aturan.
– Mendukung penuh hak angket. [wir/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar