Politik Pemerintahan

Ini Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemkab Bojonegoro 2019

Sekda Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah

Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendapat opini wajar tanpa pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2019. Namun, demikian masih ada beberapa catatan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus segera diselesaikan.

Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro itu diantaranya, pelaksanaan tender cepat atas tujuh paket pengadaan peralatan dan mesin pada Dinas Lingkungan Hidup tidak sesuai ketentuan.

Kedua, pelaksanaan atas 27 paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada lima satuan kerja tidak sesuai kontrak sebesar kurang lebih Rp 558 juta. Ketiga, hasil pengadaan perangkat sinyal otomatis pada pembangunan 12 pos PJL di Dinas Perhubungan sebesar Rp 1,1 miliar tidak dapat berfungsi.

Keempat pelaksanaan atas tujuh paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya tidak sesuai kontrak sebesar Rp 572 juta dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut denda sebesar Rp 461 juta.

Kelima, pelaksanaan atas empat paket pekerjaan rehabilitasi jembatan pada Dinas PU Bina Marga dan Penataan Ruang tidak sesuai kontrak sebesar Rp 502 juta. Keenam, proses pemilihan penyedia pada tender pemasangan lampu Jembatan Trucuk TA2O19 tidak sesuai ketentuan dan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp 616 juta.

Temuan hasil pemeriksaan BPK yang ketujuh, proses pemilihan penyedia atas sembilan paket pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas PUBMPR tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi pernahalan harga sebesar Rp1,3 miliar dan ketidaksesuaian kontrak sebesar Rp3,5 miliar.

Dari hasil beberapa temuan tersebut, tiga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretariat Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro telah dimintau keterangan oleh Jaksa Penyidik di Kejaksaan Agung RI maupun Penyidik Polda Jatim.

Tiga Kepala OPD Pemkab Bojonegoro yakni, mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Retno Wulandari, mantan Plt ULP Nur Sujito dan mantan Direktur RSUD Padangan, Ani Pudjiningrum, serta Sekda Bojonegoro Nurul Azizah. “Pemanggilan ke Kejagung hanya memberikan konfirmasi terkait tupoksi tiga OPD, sudah sesuai mekanisme,” ujar Nurul Azizah, Selasa (21/7/2020) saat dipanggil penyidik Kejagung.

Mereka dimintai keterangan untuk menindaklanjuti kesanggupan atas rekomendasi BPK terhadap temuan LHP BPK 2019 dalam hal pengembalian dugaan kerugian negara hingga batas waktu Agustus 2020 ini.

Sementara, Inspektur Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Teguh Prihandono saat dihubungi jurnalis beritajatim.com belum memberikan tanggapan terkait berapa OPD yang sudah menjalankan rekomendasi BPK. [lus/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar