Politik Pemerintahan

Ini Saran Ketua PPP Jember Soal Pejabat yang Terlibat Politik Pilkada

Jember (beritajatim.com) – Pembenahan birokrasi menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman setelah diresmikan dan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Jember, Jawa Timur.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Jember Madini Farouq menekankan pentingnya penataan birokrasi yang profesional dan proporsional. “The right man on the right place, menempatkan seseorang sesuai bidang dan keahlian. Jangan lagi ada orang yang tidak tepat, mengangkat pejabat dengan hanya pertimbangan like or dislike,” katanya, Jumat (11/12/2020).

Madini mengingatkan, birokrasi adalah mesin yang membantu pemerintahan. “Siapapun bupati dan wakil bupati terpilih, birokrat harus dijauhkan dari politik praktis. Kalau kemarin ada pejabat-pejabat terlibat politik praktis dalam pilkada, tentu harus dikembalikan sesuai bidang dan keahliannya,” katanya.

Selain masalah birokrasi, Hendy-Firjaun disarankan melakukan proses-proses rekonsiliasi pasca pilkada. “Masyarakat yang kemarin sempat terbelah dalam tiga kekuatan dukungan pasangan calon harus bisa dirangkul semua. Sekarang Pak Hendy dan Gus Firjaun sudah menjadi bapak rakyat Jember, karena itu harus bisa mengayomi semua masyarakat tanpa melihat preferensi dukungan mereka saat pilkada,” kata Madini. Dengan mengayomi semua, kondusivitas Jember bisa terjaga.

Hendy dan Firjaun juga diharapkan segera menyiapkan konsep-konsep pemerintahan ke depan. Mereka harus mengakhiri disharmoni hubungan antara eksekutif dan legislatif. “Sudah harus mulai dibangun hubungan baik antara eksekutif dan legislatif,” kata Madini.

DPRD Jember yang semula terbagi dua antara partai pendukung Hendy-Firjaun dan pendukung Abdus Salam dan Ifan Ariadna diharapkan menjadi satu. “Semuanya harus diajak bicara untuk bersama-sama berpikir tentang kepentingan Jember ke depan. Jember sudah tertinggal dari kabupaten sekitar,” kata Madini.

Pria yang akrab disapa Gus Mamak ini mengingatkan jargon sinergi, kolaborasi, dan akselerasi yang digaungkan Hendy-Firjaun. “Ini harus dilakukan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di Jember,” katanya.

Menurut Madini, Hendy-Firjaun juga harus bisa melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan provinsi. “Jember bagian dari NKRI. Jangan ada lagi kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi seperti yang selama ini terjadi,” katanya

“Keempat, menyiapkan konsep pembangunan ke depan untuk mengembalikan hak-hak rakyat Jember. Bentuk konkretnya seperti apa? Menurut saya adalah membangun sesuai keinginan rakyat dan kebutuhan masyarakat. Jangan disesuaikan selera pemimpinnya. Jangan ada lagi kongres-kongres, jangan ada lagi kebijakan-kebijakan yang sebenarnya rakyat tidak membutuhkan itu,” kata Madini.

Terakhir, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Jember harus dimaksimalkan untuk kepentingan pembangunan. “Jangan ada lagi sisa lebih penggunaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember. Mubazir, uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun tapi ditaruh di rekening-rekening tabungan atau deposito dan tidak dirasakan manfaatnya untuk kepentingan masyarakat Jember,” kata Madini. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar