Politik Pemerintahan

Ini Pemerintah Daerah dan DPRD di Jatim yang Kepatuhan LHKPN Capai 100 Persen

Juru Bicara KPK Febri Diansyah

Jakarta (beritajatim.com) -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kepatuhan Pemkot Blitar dan DPRD Kabupaten Lumajang menjadi yang terendah dalam kepatuhan pelaporan LHKPN di Jawa Timur. Namun disisi lain, banyak daerah yang memiliki kepatuhan tinggi, bahkan mencapai 100 persen.

Berdasarkan catatan KPK, daerah tersebut yakni Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Pemerintah Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Ngawi, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Sampang, Pemerintah Kabupaten Situbondo, serta Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Kemudian Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Tuban, Pemerintah Kabupaten Madiun, dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Adapun pemerintah kota yang kepatuhannya mencapai 100 persen adalah Batu, Kediri, Malang, dan Surabaya.

Sementara DPRD yang kepatuhannya 100 persen adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi, DPRD Kabupaten Lamongan, DPRD Kota Blitar, DPRD Kota Mojokerto, DPRD Kabupaten Madiun, DPRD Kabupaten Pamekasan, DPRD Kabupaten Tulungagung, DPRD Kota Madiun, dan DPRD Kota Probolinggo.

“Di daerah Jatim terdapat sejumlah Pemerintah Daerah dan DPRD dengan tingkat kepatuhan 100 persen. KPK menyampaikan apresiasi terhadap kepatuhan pelaporan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Senin (8/7/2019).

Namun, Febri mengingatkan, selain tepat waktu, pelaporan LHKPN juga harus dilakukan secara benar dan lengkap. Hal ini kami harap dapat diperbaiki secara bertahap sebagai upaya pencegahan korupsi. “Masyarakat diharapkan ikut mengawasi dan melaporkan jika ditemukan ketidaksesuaian atau informasi lainnya terkait harta para Penyelenggara Negara,” kata Febri.

Dia mengatakan, resume LHKPN dapat dilihat dengan mengakses laman yang sama dengan memilih menu e-announcement. Jadi, jika masyarakat memiliki informasi tentang kekayaan pejabat tertentu di daerah, hal tersebut dapat disampaikan ke KPK, baik melalui email ke: elhkpn@kpk.go.id atau menghubungi call center KPK di 198.

“Informasi tersebut sangat berharga bagi upaya memaksimalkan Pencegahan Korupsi melalui peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN secara benar dan lengkap,” kata Febri.

Dia menambahkan, laporan harta kekayaan setidaknya memuat informasi mengenai aset yang dimiliki pejabat publik, penerimaan dan pengeluaran pejabat publik, penerimaan yang diterima pejabat publik, jabatan baik yang menghasilkan manfaat keuangan atau tidak dan identitas mengenai istri, anak dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan Penyelenggara Negara.

“Kepatuhan pejabat dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya merupakan salah satu bentuk transparansi dan tanggung jawab bahwa harta kekayaannya diperoleh dari sumber yang sah,” katanya. [hen/suf]

Apa Reaksi Anda?

Komentar