Politik Pemerintahan

Ini OPD Pemprov Jatim yang Serapan Anggarannya Tinggi dan Rendah

Surabaya (beritajatim.com) – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur menyebut ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jatim yang serapannya berkategori merah atau rendah di bawah 12,5 persen. Yakni, 5 SMK dan 1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim.

Kepala BPKAD Jatim, Jumadi mengatakan ada 96 entitas yang meliputi OPD, Unit Pelayanan Teknis (UPT), UPT Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan non UPT BLUD seperti SMK.

Ia mengatakan untuk nomor 1-48 serapannya berkategori hijau, kemudian nomor 49-89 berkategori kuning. Sedangkan, untuk nomor 90-96 berkategori merah.

“Rata-rata yang berkategori merah itu adalah SMK, ada 5. Yakni, SMKN 1 Kalibaru Banyuwangi, SMKN Pasuruan, SMKN 11 Malang, SMKN 5 Jember dan SMKN 1 Glagah Banyuwangi. Ini tugas
Dinas Pendidikan Jatim harus melakukan supervisi ketat, kenapa SMK lainnya bisa hijau, kok ini merah,” katanya kepada wartawan di kantornya, Jumat (26/7/2019).

Jumadi mengatakan untuk OPD yang serapannya rendah atau kategori merah adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim. Serapan dinas ini hanya 15,45 persen.

“Untuk Cipta Karya bisa juga berubah ke kategori hijau, karena perencanaan dan konstruksi satu tahun anggaran. Dinas ini mendapatkan anggarannya Rp 300 miliar lebih. Dan, awal-awal biasanya dinas ini hanya menyelesaikan perencanaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jumadi mengatakan ini jadi evaluasi pihaknya. Ia menambahkan akan melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim agar saat penganggaran perencanaan itu bisa pada saat termin satu.

Ia mengatakan hal ini bagian dari perbaikan. “Belanja paling besar terletak pada konstruksi. Riskannya kalau proses lelangnya tidak lancar,” katanya.

Saat ditanya apakah ada sanksi terhadap OPD yang serapannya rendah, Jumadi mengatakan harus melakukan percepatan termasuk melakukan komitmen triwulan akhir. Artinya, target serapan itu harus masuk akal.

“Dan, ini akan diverifikasi oleh Pak Sekdaprov. Selain itu, langkah-langkah itu sudah kita siapkan melalui real time yang bisa diakses langsung. Nantinya, peringatan terhadap OPD yang kategori merah bisa lewat japri,” jelasnya.

Diketahui untuk serapan yang paling tinggi dilakukan oleh SMKN 4 Malang sebesar 67,85 persen. Kemudian, untuk OPD dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jatim sebesar 56,55 persen, DPRD Jatim 53,26 persen dan Biro Humas Protokol Pemprov 52,36 persen. (tok/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar