Politik Pemerintahan

Ini Ketentuan Bagi Penyumbang Dana Kampanye di Pilkada Ponorogo

KPU mengumumkan LADK kedua paslon yang maju dalam Pilkada Ponorogo 2020. [foto/Endra Dwiono]

Ponorogo (beritajatim.com) – KPU Ponorogo sudah mengumumkan laporan awal dana kampanye (LADK) kedua pasangan calon (paslon) dalam Pilkada Ponorogo. Kedua paslon sama-sama menyampaikan LADK tepat pada tenggat waktu yang diberikan oleh KPU Ponorogo, yakni pada 25 September lalu.

“Penyampaian LADK kami beri waktu hingga 25 September 2020 sampai pukul 18.00 WIB. Alhamdulillah kedua paslon tidak melebihi batas waktu yang ditentukan,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Ponorogo Arwan Hamidi, Selasa (29/9/2020).

Paslon nomor urut 1, Sugiri Sancoko-Lisdyarita melaporkan dana awal kampanyenya sebesar Rp 5 juta. Sedangkan paslon nomor urut 2, Ipong Muchlissoni-Bambang Tri Wahono menyampaikan hanya Rp 1 juta. LADK yang disampaikan masing-masing paslon, kata Arwan, masih berupa saldo awal.

Sehingga dana tersebut belum digunakan. Dia meminta kedua paslon untuk aktif dalam melaporkan penerimaan sumbangan dan penggunaan dana kampanye dari masing-masing paslon. “Ini masih laporan awal, kami berharap kedua paslon aktif melaporkan penerimaan sumbangan maupun penggunaan penggunaan dana tersebut,” katanya.

Arwan mewanti-wanti kepada kedua paslon untuk tidak menerima sumbangan dari badan usaha milik daerah maupun negara. Untuk sumbangan dari perseorangan dibatasi maksimal hingga Rp 75 juta. Sedangkan untuk partai politik (parpol) ditentukan maksimal sumbangan Rp 750 juta.

Nilai nominal tersebut juga berlaku bagi penyimbanh dari badan hukum swasta atau kelompok. Saat ini yang disampaikan kedua paslon adalah LADK, nanti akan ada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

“Tahap awal ini ada LADK, nanti ada penyampaian laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye,” pungkasnya. [end/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar