Politik Pemerintahan

Ini Kata Politisi Senior Soal Hak Interpelasi DPRD Pamekasan

Politisi Senior Partai Bulan Bintang (PBB) Pamekasan, Suli Faris.

Pamekasan (beritajatim.com) – Salah satu politisi senior Pamekasan, Suli Faris menilai keputusan hak interpelasi yang dilayangkan DPRD kepada Pemkab Pamekasan, khususnya mengenai program mobil sehat terkesan kurang tepat dan dipaksakan.

“Memang hak interpelasi merupakan salah satu hak anggota DPRD yang bisa dipakai untuk mendalami satu persoalan kebijakan penting dan strategis, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini bupati,” kata Suli Faris, Rabu (17/6/2020).

Hal itupun jika kebijkan yang dikeluarkan pemerihtah berdampak sangat luas bagi masyarakat, dalam artian tidak berpihak kepda masyarakat dan berbau pelanggaran hukum. “Jadi hal itu merupakan prasyarat untuk penggunaan hak interpelasi yang menjadi hak anggota DPRD,” ungkapnya.

“Oleh karena itu, seharusnya inisiator hak interpelasi menjelaskan terlebih dahulu ke publik tentang kebijakan pemerintah daerah yang dipersoalkan. Dalam artinya kebijakan yang mana, dampaknga bagi masyarakat seperti apa dan indikasi pelanggaran hukumnya seperti apa,” sambung mantan legislator Pamekasan.

Persoalan kebijakan, dampak hingga konsekuensi hukum semestinya juga harus diurai dan dijelaskan secara gamblang. Sehingga penggunaan hak interpelasi benar-benar. “Kalau tidak demikian, kami khawatir nantinya anggota dewan dinilai sedang nemperagakan sandiwara politik yang ending-nya mengecewakan penonton,” jelasnya.

Suasana rapat internal hak interpelasi DPRD Pamekasan tentang dana Covid-19 dan program mobil sehat, Senin (15/6/2020).

“Menurut pemahaman kami, kebijakan dan keputusan itu berbeda makna. Kalau kebijakan itu berupa tindakan pemerintah yang lahir bukan dari undang-undang dan memberi legitimasi terhadap pejabat eksekutif untuk mengambil langkah dalam bidang administrasi, sedangkan keputusan lahir dari tindakan yang disandarkan pada peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Mengacu pada hal tersebut, sudah semestinya sebuah kebijakan harus nyata dan konkrit. Selanjutnya diwacanakan dan pada akhirnya hak interpelasi digulirkan. “Dengan kondisi ini kami (pribadi) justru khawatir lakon ini akan sangat sulit menghasilkan sebuah kesimpulan luar biasa, karena tidak fokus terhadap persoalan yang akan di interpelasi,” tegasnya.

“Setahu kami soal mobil siaga (mobil sehat) itu keputusan dan bukan kebijakan, karena anggarannya ditetapkan di APBD dan didasadkan pada dokumen perencanaan daerah (RPJMD). Bahkan semua orang tahu kalau RPJMD dan APBD adalah Perda yang dibahas antara DPRD dan eksekutif,” beber mantan Ketua DPC PBB Pamekasan.

Tidak hanya itu, jika nantinya dalam pelaksanaan dan realisasi proses pengadaan mobil sehat ditenggarai ada pelanggaran hukum. Hal tersebut hanya cukup diselesaikan secara sektoral di tingkat komisi, atau dibentuk pansus yang endingnya bisa dengan rekomendasi hukum atau meminta audit foreinsik pada BPK atau BPKP.

“Jadi hemat kami, penggunaan hak interpelasi terhadap persoalan ini kurang tepat. Karena hakikat dari interpelasi itu hanya permintaan penjelasan dan tentunya setelah dijelaskan ya selesai, berbeda dengan hak angket. Kalau hak angket itu penyelidikan terhadap hal yang berbau pelanggaran hukum,” pungkasnya. [pin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar