Politik Pemerintahan

Ini Jadwal KPK Klarifikasi Harta Penyelenggara Negara di Surabaya

Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rangkaian pemeriksaan harta kekayaan 37 Penyelenggara Negara Pemerintah Daerah se-Jawa Timur selama lima hari dimulai sejak Senin (8/7/2019) kemarin berlokasi di Kantor Gubernur Jawa Timur.

“Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut dilakukan dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal dan pencegahan tindak pidana korupsi,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah melalui rilis yang diterima beritajatim.com, Selasa (9/7/2019).

Melalui kegiatan ini, KPK akan mengklarifikasi para penyelenggara negara untuk mengetahui kebenaran, keberadaan dan kewajaran laporan hartanya. Pasalnya, LHKPN merupakan wujud komitmen penyelengara negara yang berintegritas.

Sesuai dengan Pasal 5 Angka 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaanya sebelum, selama dan setelah menjabat.

Adapun jadwal terhadap 37 Penyelenggara Negara yang diklarifikasi laporan hartanya adalah sbb:

Senin, 8 Juli 2019

Bupati Lumajang : Thoriqul Haq
Bupati Ponorogo : Ipong Muchlissoni
Sekda Kab. Ponorogo : Agus Pramono
Sekda Kab. Sumenep : Edy Rasiyadi
Kadis PU SDA Kab. Sumenep : Eri Susanto
Kadis Pendidikan Kab. Sumenep : A. Shadik
Kadis Pendidikan Kab. Ponorogo : Tutut Erliena

Selasa, 9 Juli 2019

Bupati Probolinggo : Puput Tantriana Sari
Bupati Blitar : Rijanto
Bupati Bangkalan : Abdul Latif Amin Imron
Sekda Kab. Probolinggo : Soeparwiyono
Sekda Kab. Blitar : Totok Subihandono
Sekda Kab. Bangkalan : Eddy Moeljono
Kadis PUPR Kab. Probolinggo : Prijono
Kadis Pendidikan Kab. Probolinggo : Dewi Korina
Kadis PUPR Kab. Blitar : Harpiyanto Nugroho

Rabu, 10 Juli 2019

Bupati Banyuwangi : Abdullah Azwar Anas
Bupati Situbondo : Dadang Wigiarto
Bupati Jember : Faida
Sekda Kab. Banyuwangi : Djadjat Sudrajat
Sekda Kab. Situbondo : Syaifullah
Sekda Kab. Jember : Mirfano
Kaban PBD Kab. Jember : Rasyid Zakaria
Kadis PUPR Kab. Bangkalan : Roosli Soeliharjono
Kadis PUPR Kab. Trenggalek : Mohammad Sholeh :

Kamis, 11 Juli 2019

Bupati Sumenep : Abuya Busyro Karim
Wakil Bupati (Plt Bupati) Trenggalek : Mochamad Nur Arifin
Wakil Bupati Sumenep : Achmad Fauzi
Sekda Kab. Trenggalek : Joko Irianto
Kadis DIKPORA Kab. Trenggalek : Kusprigianto
Kadis Pendidikan Kab. Jember : Edy Budi Susilo
Kadis Kesehatan Kab. Situbondo : Abu Bakar Abdi
Kadis PUPR Kab. Situbondo : Gatot Siswoyo
Kadis Pendidikan Kab. Situbondo : Fathor Rakhman

Jumat, 12 Juli 2019

Kadis PUPR Kab. Ponorogo : Jamus Kunto Purnomo
Kadis Pendidikan Kab. Blitar : Budi Kusumar Joko
Kadis PUPR Kab. Banyuwangi : Mujiono

Sebagai informasi, persentase tingkat kepatuhan Eksekutif dalam hal penyampaian LHKPN se-Provinsi Jawa Timur sampai dengan 27 Juni 2019 rata-rata sebesar 89,38 persen.

Kemudian untuk persentase tingkat kepatuhan Legislatif dalam hal penyampaian LHKPN se-Provinsi Jawa Timur sampai dengan 27 Juni 2019 rata-rata sebesar 76,66 persen.

Terhadap gambaran kepatuhan tesebut, KPK sudah berupaya menyampaikan informasi secara lisan dan tertulis agar Penyelenggara Negara memenuhi kewajiban untuk melaporkan hartanya yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Penyampaian laporan harta Penyelenggara Negara selama menjabat dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali tertuang pada Pasal 5. Penyampaian LHKPN wajib disampaikan paling lambat setiap tanggal 31 Maret.

KPK memberikan kemudahan pengisian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara melalui sistem pelaporan daring yang bisa diakses melalui https://elhkpn.kpk.go.id.

“Masyarakat juga diharapkan ikut mengawasi dan melaporkan harta para penyelenggara negara dengan mengakses laman yang sama dengan memilih menu e-announcement. Caranya, masyarakat bisa memasukkan nama penyelenggara negara, tahun lapor dan lembaganya. Selanjutnya pilih menu kirim informasi harta. Masyarakat akan diminta mengisi informasi harta penyelenggara negara yang ingin dilaporkan beserta lampiran buktinya,” jelasnya.

Secara intensif, KPK akan terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan penyelenggara negara tentang pelaporan harta kekayaannya. “Ini penting supaya integritas para penyelenggara negara teruji dan masyarakat bisa ikut mengawasi,” pungkasnya. (tok/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar