Politik Pemerintahan

Ini Hasil Rapid Test Habib Rizieq Sebelum Diperiksa Polda Metro

Habib Rizieq Syihab diswab antigen sebelum menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Foto: Dok. Istimewa

Jakarta (beritajatim.com) – Polda Metro Jaya melakukan rapid test Covid-19 dengan metode antigen kepada Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, Sabtu (12/12/2020).

Rapid test dilakukan setibanya Habib Rizieq di Polda Metro Jaya sebelum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

Hasil rapid test Habib Rizieq menunjukkan bahwa imam besar FPI itu non reaktif Covid-19.

“Sekarang sedang menjalankan pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi, Sabtu (12/12).

Lebih lanjut, Yusri mengatakan saat ini Habib Rizieq dianggap telah menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

Usai menjalani rapid test Covid-19, Habib Rizieq pun diarahkan untuk langsung menjalani pemeriksaan bersama dengan penyidik dari Polda Metro Jaya.

Habib Rizieq Shihab tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.30 WIB didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

Habib Rizieq mengaku dirinya tidak menyiapkan persiapan khusus untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dengan statusnya yang kini sebagai tersangka.

“Persiapan apa, enggak ada yang perlu dipersiapkan, ditanya kita jawab, selesai kan,” ujarnya.

Kala ditanyai wartawan untuk persiapan penahanan, ia enggan menjawabnya.

“Itu nanti belakang, yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan,” tutur Habib Rizieq.

Seperti diketahui, Habib Rizieq Shihab pada Sabtu dini hari mengumumkan dirinya merencanakan untuk datang ke Polda Metro Jaya menjalani pemeriksaan.

Ia tetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya karena menyebabkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19 dengan jeratan Pasal 160 KUHP dan Pasal 216 KUHP.

Sementara itu, ada lima orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. [Antara/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar