Politik Pemerintahan

Ini Gerbong Mutasi Pejabat Tinggi di Pamekasan

Pamekasan (beritajatim.com) – Sebanyak 411 pejabat tinggi dan administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, yang dilantik dan dikukuhkan Bupati Badrut Tamam, sebanyak 8 (delapan) di antaranya merupakan pejabat tinggi.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut, dilakukan secara virtual di kantor dinas dan kecamatan masing-masing, dipandu langsung Bupati Badrut Tamam dari Mandhepa Agung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Kamis (14/1/2021).

Delapan jabatan baru untuk pejabat tinggi, di antaranya Akmalul Firdaus yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPBD Pamekasan, menempati jabatan baru sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Posisinya digantikan Amin Jabir yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan.

Selain itu, terdapat nama Akmad Zaini yang diplot sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pamekasan, Bambang Prayogi sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Prama Jaya sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Mochammad Tarsun sebagai Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan.

Baca Juga:

    Dalam kesempatan tersebut, Bupati Badrut Taman mengingatkan seluruh perangkat daerah khususnya jajaran pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah yang dipimpinnya, agar dapat mengemban amanah sebaik mungkin.

    “Kami kembali mengingatkan kepada OPD yang dilantik untuk menggunakan jabatan baru ini sebagai alat untuk perjuangan dan pengabdian dalam memajukan kabupaten Pamekasan,” kata Bupati Pamekasan, Badrut Tamam dalam sambutannya.

    Sebab pihaknya menilai, kemajuan sebuah kabupaten atau daerah tidak hanya dilihat dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) semata, tetapi juga dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM). “Kemajuan sebuah daerah tidak hanya dilihat dari sumber daya yang bagus, tetapi juga dilihat berdasar kinerja pemerintahannya,” ungkapnya.

    “Jangan pernah bermimpi kalau ingin mendapatkan hasil yang luar biasa, kalau kinerja kita dilakukan dengan cara yang biasa. Apalagi cara luar biasa saja belum tentu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, dari itu kita harus memiliki komitmen bersama untuk memajukan Pamekasan tercinta,” jelasnya.

    Reformasi birokrasi saat ini, menuntut pemerintahan untuk melaksanakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dengan perampingan OPD. “Mending satu OPD rampung kerja maksimal, daripada energi habis dikoordinasi karena banyaknya OPD,” tegasnya.

    “Dari itu, kepada para OPD yang baru dilantik diharapkan bisa lebih fokus menghadapi tahun 2021, termasuk melakukan check list semua rancangan kerja. Sehingga nantinya dapat melampaui target PAK (Pendapatan Asli Kabupaten) khusunya di Pamekasan,” pungkasnya. [pin/kun]



    Apa Reaksi Anda?

    Komentar