Politik Pemerintahan

Ini Dua Poin Pemberlakuan PSBB Jilid III Gresik

Gresik (beritajatim.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) Gresik segera memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid III. Dalam pemberlakuan itu, ada dua poin yang menjadi titik sentral terkait PSBB ini.

Kedua poin itu, antara lain peningkatan pengawasan protokol kesehatan di tingkat desa RT/RW. Kedua, pengawasan terhadap pusat kerumunan seperti pasar, dan perusahaan.

“Kami menghimbau untuk perusahaan wajib membentuk gugus tugas, atau satgas Covid-19. Keberadaan satgas tersebut untuk memastikan pengawasan protokol kesehatan,” ujar Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, Selasa (26/05/2020).

Ia menambahkan, saat PSBB jilid III diberlakukan. Untuk pedagang kaki lima (PKL), dan UMKM diberbolehkan buka dengan pembatasan jam. “Boleh buka asal mentaati pembatasan jam. Konsumen bisa makan di tempat tapi wajib menerapkan psysical distancing,” imbuhnya.

Sebelumnya, secara terpisah Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo telah melaunching desa tangguh. Ada dua desa yang nantinya menjadi ‘role model’ desa lainnya dalam menangani penyebaran Covid-19 secara mandiri. Kedua, desa itu yakni Desa Pandanan di Kecamatan Duduksampeyan, dan Desa Cerme Kidul di Kecamatan Cerme. “Pembentukan desa tangguh ini merupakan program Kapolda Jatim guna mengoptimalkan peran serta masyarakat,” ujarnya.

Dipilihnya kedua desa tersebut lanjut Kusworo Wibowo, karena sampai saat ini belum ada warganya yang masuk kategori PDP maupun positif Covid-19. “Target kami setelah kedua desa itu dikukuhkan sebagai desa tangguh. Kedepan ada 330 desa maupun kelurahan yang nantinya segera dibentuk desa tangguh,” tandasnya. [dny/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar