Politik Pemerintahan

Ini Desa-desa di Kabupaten Mojokerto Potensi Protes Hasil Pilkades Serentak 2019

foto/ilustrasi

Mojokerto (beritajatim.com) – Sebanyak 251 desa di Kabupaten Mojokerto menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2019 pada, Rabu (23/10/2019) pekan lalu. Namun protes terhadap hasil Pilkades bakal terus bergulir di beberapa desa di sejumlah kecamatan.

Selain Desa Pagerluyung Kecamatan Gedeg, juga ada Desa Kebontunggul Kecamatan Gondang. Dua kandidat, Siandi dan Ngatimun bersaing ketat. Siandi memperoleh 520 suara dan Ngatimun 472 suara. Dari angka ini, terdapat 279 suara yang dinyatakan tidak sah.

Tidak sahnya suara inilah yang menjadi pangkal persoalan. Ngatimun melalui kuasa hukumnya, Matyatim melayangkan protes ke Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto untuk tak melantik rivalnya tersebut. Tidak sahnya ratusan surat suara tersebut, disebabkan panitia  yang tak memahami aturan dengan tepat.

“Ada banyak surat suara yang tidak sah. Ini sangat merugikan klien saya. Misal, terdapat coblosan yang tembus. Satu coblosan ada di gambar calon dan tanda coblosan yang lain, ada di luar gambar dan tidak mengenai kandidat lain. Ada di luar garis,” ungkapnya, Senin (28/10/2019).

Seharusnya, lanjut Matyatim, coblosan yang tembus diakomodir dan masuk dalam kategori surat suara sah. Pasal 45 dalam Tata Tertib (Tatib) Pilkades 2019, surat Suara tidak dianggap sah apabila terdapat lebih dari satu kali tanda coblos calon yang berbeda.

“Kalau tanda coblos tembus dan tidak mengenai calon lain, tentu tidak masalah,” tegasnya.

Selain Kebuntunggul, sengketa pilkades juga terjadi di Gayaman, Kecamatan Mojoanyar yang diikuti dua Calon Kepala Desa (Cakades). Sebanyak 3.222 pemilih hadir, sebanyak 946 surat suara dinyatakan tidak sah. Khamim Gozali menang dengan 1.191 suara. Sementara, lawannya, Joko Wahyudi kalah tipis dengan 1.085 suara.

Matyatim menjelaskan, tingginya surat suara tidak sah, bukan disebabkan masyarakat yang bodoh dan tak memahami cara mencoblos yang benar. Namun karena pemahaman yang belum utuh atas tatib dalam pilkades tersebut. Di Desa Centong, Kecamatan Gondang, surat suara tidak sah justru lebih tinggi.

Dari tiga kandidat bertarung, surat suara tidak sah mencapai 1.122 lembar. Sementara, kandidat dengan perolehan tertinggi diraih Santriyan Arif E dengan 1.156 suara, Wahyuni Irawati dengan 31 suara dan Amir Hidayat 919 suara.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto menegaskan, pemda tak akan gegabah dalam menyelesaikan sengketa pilkades. “Semua laporan masuk akan dibahas secara detail oleh tim. Ttim yang akan membahasnya,” ujarnya.

Sengketa pilkades yang ditangani pihaknya, kata Ardi, hanya administratif. Sementara, dugaan kecurangan yang mengarah unsur pidana, dipersilakan untuk diselesaikan di meja hukum. Seperti ada unsur money politics, maka bisa dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).[tin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar