Politik Pemerintahan

Ini Cerita Pertemuan Segitiga Gubernur, Bupati, Ketua DPRD Jember di City Forest

Jember (beritajatim.com) – Arum Sabil City Forest di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi tempat pertemuan segitiga antara Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Hendy Siswanto, dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, Sabtu (27/3/2021) malam.

Pertemuan berlangsung ringkas di sela-sela acara pramuka di sana. “Sekitar lima belas menit,” kata Itqon kepada beritajatim.com, Minggu (28/3/2021) malam. Dalam pertemuan itu, Khofifah sama sekali tidak menyentuh hidangan di meja.

Sementara Itqon sempat diingatkan ajudan Khofifah, gara-gara maskernya melorot saat bicara, “Bapak, tolong maskernya dinaikkan,” kata ajudan itu.

Pertemuan itu terjadi setelah beberapa hari sebelumnya DPRD Jember melayangkan surat ke Pemprov Jatim untuk minta waktu berkonsultasi bersama bupati. Rencananya, dalam pertemuan konsultasi tersebut, DPRD Jember akan minta selembar surat yang melegitimasi dimulainya pembahasan APBD 2021.

Namun rupanya Khofifah punya pandangan beda. “Sudah ya, tidak usah konsultasi. Cukup. Kita sudah bertemu sekarang. Ada Pak Bupati, ada Pak Ketua. Pokoknya bagaimana caranya APBD Jember harus segera diselesaikan. Saya juga berpikirnya APBD sudah landing. Ini bagaimana Pak Bupati kok sampai sekarang belum landing?” katanya, ditirukan Itqon.

“Senin (29/3/2021) Bu, draft KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara) akan diserahkan ke Dewan,” jawab Hendy.

Hendy menjelaskan, bahwa KUA-PPAS baru dikerjakan seminggu kemarin. “Sedangkan dua minggu sebelumnya kami melakukan (penunjukan) pelaksana tugas terhadap 980 orang lebih karyawan Pemkab Jember,” katanya, menceritakan kembali pertemuan itu kepada beritajatim.com, Minggu (28/3/2021) sore.

Menurut Hendy, sebagai awal, pihaknya harus menghitung dulu berapa jumlah honor dan gaji yang harus dibayarkan kepada aparatur sipil negara. “Karena kami tidak punya data. Pada saat kami masuk awal, kami belum dapat: berapa sih gajinya orang-orang ini. Tidak dapat data. Gelap sama sekali. Hard copy diminta tidak ada,” katanya.

Hendy harus memilih prioritas antara segera menerbitkan peraturan bupati tentang anggaran kas mendahului APBD 2021 atau berkonsentrasi membahas APBD 2021. Dia harus memilih mana yang paling cepat dibutuhkan. “Di lapangan ada 17.800 karyawan Pemkab Jember yang belum digaji dua bulan. Saya harus selesaikan itu. Karena ini prioritas utama. Masalah perut,” katanya.

Maka, setelah menunjuk ratusan pelaksana tugas pada Jumat (12/3/2021), Hendy mengumpulkan 90 orang ASN seharu kemudian untuk menghitung kebutuhan anggaran yang akan dituangkan dalam perkada anggaran kas mendahlui APBD. Termasuk di dalamnya gaji ASN dan tenaga honorer. “Minggunya, kami susun KUA-PPAS. Selesai satu hari,” katanya.

Minggu berikutnya, Hendy mengirimkan rancangan peraturan bupati soal anggaran kas mendahului APBD ke gubernur. Ia seharusnya tidak perlu mengirimkan rancangan peraturan itu dan bisa langsung mengesahkannya. Namun Hendy merasa perlu tetap mengirimkannya untuk membangun komunikasi dengan Pemprov Jatim dan agar gubernur tahu yang dilakukannya. “Kami mendapat jawaban itu setelah tiga hari dan sekarang ASN kami gajian,” kata Hendy.

Setelah ASN dan honorer menerima gaji, Hendy menginstruksikan agar KUA-PPAS dirapikan sesuai format Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebelum diserahkan ke DPRD Jember.

Khofifah kemudian memerintahkan Inspektur Pemprov Jatim Helmy Perdana Putera agar mendampingi proses pembahasan APBD tersebut. “Nanti konsultasi ke Pak Helmy. Silakan ngobrol-ngobrol. Kami minta cepat jangan sampai terlambat,” katanya.

“Bu, keterlambatan ini, untuk Jember, kami mohon satu toleransi. Kenapa begitu? Karena kami membuat sendiri tanpa ada panduan sebelumnya. Kita kan tidak ada APBD 2020. Panduan sebelumnya RPJMD (Rencana Jangka Pembangunan Menengah Daerah). Kita tetap pakai RPJMD lama, karena masih berlaku 2016-2021. Dalam RPJMD, ada kalimat-kalimat (yang sama dengan) di program kami tahun ini: pekerjaan jalan, pertanian, kesehatan, pendidikan,” kata Hendy.

Hendy juga mengatakan, APBD mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang lama. “Kita tidak perlu ubah RKPD yang lama. Sama semangat RKPD dengan RPJMD. Hanya kalimat-kalimat saja. Tidak ada hitungan keuangan angka yang dibutuhkan pagu anggaran,” katanya, menyebut Jember dalam kondisi luar biasa. [wir/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar