Politik Pemerintahan

Ini Cara Pemkot Probolinggo Keluar Dari Sengkarut Pelayanan Kesehatan

Probolinggo (beritajatim.com) Pemerintah Kota (pemkot) Probolinggo, terus mencari solusi agar tak terjebak sengkarut program layanan medis akibat tersendatnya suplai anggaran dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut Walikota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin, selain mengkaji sejumlah skenario tim dinas kesehatan setempat, pemkot juga melakukan sharing dengan sejumlah daerah dinilai mampu mengatasi problem dimaksud.

Pemkot Bekasi, Jawa Barat misalnya. Kata Hadi, program kesehatan menggunakan Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Keluarga (KS-NIK) di sana‎, perlu dikaji apakah ideal diterapkan di Kota Probolinggo.

“Hari ini Pemkot Probolinggo mengunjungi Kota Bekasi. Kita studi banding terkait program jaminan kesehatan. Suksesnya Pemkot Bekasi menggunakan kartu sehat berbasis NIK menjadi pertimbangan sebagai wujud peningkatan pelayanan kesehatan,” katanya Jumat (14/6/2019) via Whatsapp.

Bila memang memungkinkan, lanjut pria 40 tahun itu, program KS-NIK bakal diterapkan pula di Kota Probolinggo. “Kita lihat dulu bagaimana teknisnya. Mengingat Bekasi,dan Kota Probolinggo, memiliki wilayah yang berbeda,” katanya. “Yang jelas agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat maksimal dan dapat dirasakan oleh semuanya,” tutup Hadi Zainal Abidin.

Flashback kebelakang, pada 2018 lalu, pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Mohamad Saleh, Kota Probolinggo, sempat kecewa karena stok obat-obatan sedang langka. Beberapa jenis obat bahkan tidak tersedia di apotek rumah sakit. Akibatnya, banyak dari keluarga pasien terpaksa harus membeli obat di luar area rumah sakit.

Plt. Wakil Direktur RSUD Dr Mohamad Saleh, saat itu, Retno Febrihariati mengatakan, permasalahan terjadi karena sejak Oktober sampai Desember 2017, anggaran rumah sakit sebesar Rp 6 miliar, terserap untuk biaya operasional dan pelayanan. Sementara klaim dari BPJS tak kunjung turun.

Sekedar diketahui, dalam lawatan ke Bekasi kali ini, walikota ditemani Asisten Administrasi Pemerintahan Gogol Sudjarwo, Kepala Bappeda Rey Suwigtyo, Kepala Dinkes drg Ninik Ira Wibawati, dan Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh drg Rubiati, serta Kepala Dinas PU Amin Freddy.

Tak hanya soal kartu sehat, dalam kesempatan itu Pemkot Probolinggo, juga melihat jalannya pelayanan Call Center 24 jam bernama Patriot Operation Center (POC). Program ini sudah berjalan tiga tahun di Bekasi sebagai aplikasi dari Smart City. (eko/ted)

Apa Reaksi Anda?

Komentar