Politik Pemerintahan

Ini Cara Disnakertrans Pamekasan Tekan TKI Ilegal

Kepala Disnakertrans Pamekasan, Arief Handayani (Kanan/Baju Batik) dan Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman (Tengah), saat mengisi kegiatan Spektrum PWI Pamekasan.

Pamekasan (beritajatim.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Pamekasan, terus berupaya menekan tenaga kerja ilegal ke luar negeri di wilayah berslogan Bumi Gerbang Salam, melalui tenaga pendamping.

Hal itu disampaikan Kepala Disnakertrans Pemkab Pamekasan, Arief Handayani dalam dialog bertajuk ‘Mempersiapkan Tenaga Kerja Terampil Pamekasan 2020’ yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, di Studio JTV Madura, Kamis (28/11/2019).

“Tugas tenaga pendamping ini memberikan penyuluhan kepada warga yang tinggal di kantong-kantong TKI di Pamekasan┬átentang pentingnya menjadi TKI melalui jalur resmi. Mereka kita rekrut secara khusus dari sembilan kecamatan berbeda di Pamekasan, seperti Batumarmar, Pakong, Pagantenan, Palengaan, Pasean hingga Waru,” kata Arief Handayani.

Salah satu tugas pendamping tersebut di antaranya menemui minimal lima orang di setiap kecamatan, sekaligus mensosialisasikan pentingnya bekerja di luar negeri melalui jalur resmi dan bukan melalui calo. “Dalam sosialisasi itu, mereka juga menjelaskan seputar jaminan perlindungan yang akan didapat calon TKI apabila bekerja di luar negeri melalui jalur resmi, baik oleh perusahaan jasa TKI ataupun oleh pemerintah,” ungkapnya.

“Tidak hanya itu, para petugas pendamping juga menjelaskan mengenai dampak negatif bagi para TKI yang bekerja melalui jalur ilegal. Salah satu akibatnya, jika mengalami masalah di tempat kerja di luar negeri. Mereka justru tidak diketahui oleh pemerintah, dalam hal ini Disnakertrans Pamekasan,” imbuhnya.

Namun berbeda jika TKI bekerja melalui jalur resmi, mereka tentunya akan terus mendapat kawalan sekaligus dipantau jika nantinya mendapatkan masalah di negara asing. “Kalau yang bekerja melalui jalur resmi, jelas akan terdeteksi. Sehingga kami bisa melakukan langkah-langkah memberikan advokasi kepada mereka,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya menegaskan jika keberadaan tenaga pendamping menunjukkan hasil positif. Terbukti dengan banyaknya warga Pamekasan yang mendaftar secara resmi saat hendak bekerja ke luar negeri. “Pada 2018 lalu, jumlah TKI asal Pamekasan yang berangkat ke luar negeri sebanyak 300 orang, dan tahun ini sebanyak 139 orang. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang hampir tidak ada TKI yang mendaftar ke Disnakertrans,” tegasnya.

“Saat ini kami bekerjasama dengan sebanyak 25 perusahaan jasa tenaga kerja untuk penyaluran TKI ke berbagai negara di luar negeri. Namun jika dibanding kabupaten lain yang juga menjadi kantong TKI di Jawa Timur, ya memang jauh. Seperti Tulungagung, karena di sana jumlah TKI resmi yang berangkat mencapai ribuan,” bebernya.

Hanya saja, jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Warga Pamekasan yang mulai bekerja di luar negeri melalui jalur resmi sudah lebih baik. “Hal lain yang juga mendorong warga Pamekasan mulai memilih jalur resmi saat bekerja di luar negeri, karena saat ini Pamekasan sudah menjadi tempat P4TKI (Pos Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia),” pungkasnya. [pin/ted]

Apa Reaksi Anda?

Komentar