Politik Pemerintahan

Ini Babak Baru Tantangan Debat Terbuka untuk Wali Kota Probolinggo

Mulyono SH Lawyer anggota PERADI

Probolinggo (beritajatim.com) – Tantangan debat terbuka terhadap Wali Kota Probolinggo, yang digulirkan Mulyono (seorang lawyer) terus mendapat perhatian publik. Bahkan belakangan, sejumlah komunitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersedia memfasilitasi agenda tersebut melalui forum diskusi resmi.

Demikian juga kalangan akademisi. Mereka berharap, debat terbuka bisa dikemas se ilmiah mungkin melibatkan audiens para pakar, praktisi, hingga perwakilan tokoh masyarakat. “Narasi disampaikan masyarakat yang diwakili Mulyono, ini bagus. Artinya masyarakat sedang mengajak bicara kepala daerahnya,” ujar DR. Totok Sugiharto SH Mhum, dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo.

Menurutnya, menyatakan pendapat dilindungi undang-undang. Pemerintah sendiri diharap melihat pernyataan Mulyono, sebagai narasi positif di era keterbukaan. “Namanya pemerintahan sesuai UU Otonomi Daerah (otoda), ada kepala daerah dan DPRD. Terkait debat terbuka kan tidak harus wali kota sendiri yang menjawab, bisa diwakili juru bicara,” sambung Totok. Karena yang memicu persoalan adalah penghargaan dari Provinsi Jawa Timur, lanjut lulusan S-1 Unej Jember, itu, dalam debat sebaiknya juga dihadirkan juru bicara Pemprov Jawa Timur.

Senada disampaikan Amnari, aktivis Pemuda Pancasila Kota Probolinggo. Menurutnya, debat terbuka perlu untuk meluruskan berbagai persoalan pembangunan di Kota Probolinggo.

“Tidak hanya soal pro-kontra penghargaan yang diterima wali kota. Soal pembangunan ekonomi, masyarakat, kesehatan, dan sebagainya nantinya bisa dibahas di forum itu. Kami bersama teman-teman peduli kemajuan Kota Probolinggo, siap memberi ruang,” katanya.

Sementara itu, Mulyono, sejauh ini masih serius mengajak wali kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin, berdiskusi secara terbuka. Mulyono, juga menjelaskan jika dirinya pendukung pasangan Handal-Brilian (akronim pasangan Hadi Zainal Abidin-HMS Subri red.) saat pilkada lalu. Tak ingin ajakan debat justru menjadi liar dan multi tafsir, pria kelahiran Madura itu, juga membuat surat terbuka menjawab beragam pertanyaan mengapa harus dilakukan debat terbuka.

Berikut isi surat Mulyono.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokaatuh,
Terimakasih dan mohon maaf sebelumnya bila apa yang telah saya sampaikan beberapa waktu lalu memunculkan perbedaan persepsi terkait hal dimaksud di masyarakat Kota Probolinggo khususnya.
Juga perlu saya klarifikasi, bahwa salah besar bila saya menantang penguasa untuk berdebat. Namun tidak salah bila saya mengajak pejabat publik dalam hal ini yang mengaku Walikota Probolinggo melakukan debat terbuka, karena sebenarnya lah hal itu untuk kepentingan pejabat di maksud sebagai jawaban atas penilaian negatif terhadap pejabat publik dimaksud.
Sebagai masyarakat yang kini hidupa dalam kondisi perekonomian tidak menentu sebagai dampak pandemik Covid-19, wajar dong kalau perlu tahu apa yang menjadi ukuran keberhasilan dan penilaian terhadap Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2020 Terbaik II Kota Probolinggo. Karena selama pandemik kehidupan, bersosial, beribadat, dan melakukan aktifitas di luar rumah amat sangat di batasi. Belum pulih kondisi tersebut muncul perhargaan itu, apakah tidak ada waktu yang tepat untuk itu. Sementara kehidupan perekonomian masyarakat perlu support dari penentu kebijakan dan kondisi itu bertolak belakang dengan kondisi Riel di tengah masyarakat, terpisah sejumlah pembangunan dibiarkan Mangkrak, seperti Pembangunan Pasar, Alun-alun Kota, kerusakan PDAM dan lain sebagainya yang tidak merata.
Sebagai pemimpin yang di pilih oleh rakyat, salahkan bila Rakyat yang memilihnya minta kejelasan atas penghargaan yang di dapat. Terkait tim pemenangan, saya tidak pernah menyatakan sebagai tim suksesnya. Namun secara pribadi langsung atau tidak, saya akui kalau saya mensosialisasikan nya. Karena yang lain belum pantas dan belum layak untuk itu. Sekali lagi menurut saya.  Silahkan masyarakat lain berpendapat.

Untuk sementara waktu itu yang bisa saya haturkan, kurang lebih nya di sampaikan mohon maaf.

Surat itu tersebar di sejumlah WAG dan mendapat repons positif sejumlah kalangan. Diberitakan sebelumnya, gara-gara gelar Kota Probolinggo, sebagai kota terbaik ke II dari segi pembangunan di Jawa Timur, Wali Kota Probolinggo, Hadi Zainal Abidin, justru ditantang debat terbuka oleh warganya.

Adalah Mulyono SH, praktisi hukum beralamat di JL Mastrip, Kota Probolinggo, tegas menyatakan niatnya melalui platform media sosial WhatsApp Grup (WAG), pada Rabu (20/8/2020) kemarin. “Salam buat yang ngaku Walikota Probolinggo kapan debat terbuka dengan saya” cetusnya dikutip dari percakapan Mulyono, dengan anggota WAG lainnya.

Tantangan debat terbuka ini mencuat, pasca beredar foto piagam plus piala dari Pemprov Jawa Timur. Dalam piagam tertulis Kota Probolinggo,  terbaik nomor II di Jawa Timur, dalam penilaian penghargaan pembangunan daerah tahun 2020. (eko/ted)





Apa Reaksi Anda?

Komentar