Politik Pemerintahan

Ini Alasan Pengumuman Rekom PDIP Pilkada Surabaya dan Sidoarjo Mundur Lagi

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, Kusnadi pada Selasa (11/8/2020) lalu menegaskan, pengumuman bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya akan diumumkan pada tahap terakhir, yakni 19 Agustus 2020. Ternyata DPD PDIP Jatim pada sore ini mendapat kepastian bahwa penyerahan rekom untuk besok dibatalkan.

“Iya fixed ditunda pada 24 Agustus, Mas,” kata Wakabid Pemenangan Pemilu DPD PDIP Jatim, Deni Wicaksono kepada beritajatim.com, Selasa (18/8/2020).

Sumber beritajatim.com di lingkungan PDIP menyebutkan batalnya pengumuman rekomendasi pada Rabu (19/8/2020) besok, karena masih belum ‘kliknya’ siapa pasangan yang akan diusung PDIP untuk Surabaya, Sidoarjo dan beberapa daerah lain di Indonesia. “Surabaya, Sidoarjo dan beberapa daerah di Indonesia belum klik,” ujar sumber petinggi partai itu.

Sebelumnya, Kusnadi mengatakan bahwa berdasarkan jadwal tanggal 19 Agustus itu putaran terakhir pengumuman calon kepala daerah. “Jadi, Surabaya ya tanggal 19 nanti,” kata Kusnadi kepada wartawan usai penyerahan rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahap ketiga di Kantor DPD PDIP Jatim, Jalan Kendangsari Industri Surabaya, Selasa (11/8/2020) lalu.

Namun demikian, Kusnadi masih enggan membocorkan nama kandidat yang potensial mendapat rekomendasi partai untuk berkontestasi di Pilkada Surabaya 2020. Kusnadi mengaku, semua bakal calon yang mendaftar, sama-sama memiliki peluang untuk dipilih. Kusnadi merinci beberapa bakal calon yang telah mendaftar melalui partainya, baik lewat PAC, DPC, DPD dan DPP.

Di antaranya ada nama Whisnu Sakti Buana, Armuji, Edi Tarmidi, hingga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi.

Kusnadi mengakui, Eri memang tidak mendaftar melalui PAC, DPC, maupun DPD. Eri justru mendaftar langsung ke DPP PDI Perjuangan. Padahal, yang bersangkutan bukan merupakan kader partai. Terkait siapa yang mengantarkan Eri mendaftar, Kusnadi mengaku tidak mengetahuinya. “(Eri daftar ke) DPP sudah lama, nggak paham (yang mengantar mendaftar),” ujarnya.

Terkait status aparatur sipil negara (ASN) yang melekat pada Eri, Kusnadi menegaskan tidak menjadi masalah. Karena secara aturan, setiap warga negara berhak mencalonkan diri pada kontestasi Pilkada serentak. “Kecuali dicabut haknya oleh pengadilan,” kata dia.

Sehingga, apa yang dilakukan Eri menurut Kusnadi sah-sah saja. Terpenting, dalan aturan PDIP bakal calon mendaftar dulu melalui empat pintu yang tersedia. “Kalau lewat PAC, DPC, DPD dibatasi waktunya. DPP nggak ada batas waktu, sebelum pengumuman rekom. Syaratnya harus daftar,” pungkasnya. (tok/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar