Politik Pemerintahan

Ingat, Paslon Pilbup Mojokerto 2020 Wajib Laporkan Rekening Khusus Dana Kampanye

Mojokerto (beritajatim.com) – Pasangan Calon (Paslon) sudah harus melaporkan rekening khusus dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto paling lambat, Jumat (25/9/2020) pukul 18.00 WIB. Rekening ini berisi laporan dana kampanye yang akan digunakan di Pilbup Mojokerto 2020.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto, Achmad Arif mengatakan, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) bertujuan untuk mengetahui secara konkrit aliran dana kampanye dari ketiga paslon dan sekaligus mengantisipasi potensi ‘Dana Siluman’ yang berpotensi muncul tiba-tiba untuk keperluan kampanye.

“Kita belum menerbitkan SK pembatasan dana kampanye, nanti kita akan terbitkan dan pembatasan itu dihitung dari kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing paslon. Masing-masing paslon sudah menyerahkan RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye) saat bintek kemarin,” ungkapnya, Jumat (25/9/2020).

Masih kata Divisi Teknis ini, mayoritas rekening bank dari ketiga paslon itu adalah Bank Umum tidak harus Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himpara). Dana kampanye ini berasal dari sumbangan kelompok dan atau badan hukum swasta paling banyak Rp750 juta, dana sumbangan perseorangan maksimal Rp75 juta.

“Pembukaan RKDK itu dimulai sejak penetapan Paslon 23 September 2020 kemarin sampai satu hari penetapan. Hari ini penyerahan laporan awal dana kampanye satu hari sebelum pelaksanaan kampanye atau hari ini paling lambat pukul 18.00 WIB. Di LADK meliputi transaksi sejak penetapan paslon sampai satu hari setelah ditetapkan,” ujarnya.

Melalui rapat pleno, lanjut Arif, LADK akan diterbitkan tanda terima dan tertuang dalam berita acara serta diumumkan di laman KPU. Sumbangan dana kampanye uang, barang dan jasa secara kumulatif jumlahnya dibatasi yang nantinya akan dilaporkan secara periodik oleh masing-masing paslon tersebut.

“Laporan dana kampanye ini untuk mengawasi kegiatan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing paslon. Pertama, kita bisa melihat sejauh mana dan sebesar apa dana kampanye masing-masing Paslon, kemudian 31 Oktober 2020 nanti ada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sehingga semua pihak yang menyumbang itu dilaporkan ke kita,” jelasnya.

Kemudian di akhir, lanjut Arif, akan dilaporkan dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Paslon masih diperbolehkan menerima dana sumbangan kampanye usai 31 Oktober 2020, namun akan terakumulasi dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). “Nantinya bisa disimpulkan melalui audit eksternal yang dilakukan oleh KAP (Kantor Audit Publik),” pungkasnya. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar