Politik Pemerintahan

Ingat, Hari Ini Batas Akhir Pengumpulan Berkas Permohonan Rusunawa di Mojokerto

Rusunawa yang berada di Jalan Cinde Baru, Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto. [Foto : misti/beritajatim]

Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Mojokerto memberikan batas akhir kepada para calon penghuni rumah susun sewa sederhana (rusunawa) di Kecamatan Prajutitkulon, Kota Mojokerto untuk mengumpulkan berkas permohonan, Senin (9/9/2019) hari ini.

Kabid Perumahan DPKP Kota Mojokerto, Muraji menuturkan, sosialisasi kepada calon penghuni yang sudah terdaftar sudah dilakukan sebelum dilakukan seleksi. “Berdasarkan hasil pendataan awal dari 18 kelurahan se-Kota Mojokerto, sedikitnya terdapat 411 KK yang diusulkan menjadi pemohon,” ungkapnya.

Sosialisasi dilakukan untuk menyampaikan hasil kriteria dan tarif sewa rusunawa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Umum di Kota Mojokerto. Seluruh calon penguni rusunawa dilakukan pendataan ulang dan diminta mengisi formulir permohonan sebagai syarat administrasi.

“Di dalamnya memuat sejumlah item yang menjadi dasar dalam melakukan seleksi dan kami sudah kirim surat ke kelurahan. Kelurahan juga meneruskan ke warga yang dulu pernah didata calon penghuni. Tim verifikasi akan melakukan seleksi berdasarkan berkas permohonan yang masuk nanti,” katanya.

Sehingga, warga yang tidak mengajukan akan secara otomatis tersisih. Muraji menambahkan, para calon penghuni di-deadline untuk mengumpulkan permohonan hingga hari ini di masing-masing kelurahan. Selanjutnya, berkas mereka akan diseleksi oleh tim verifikasi dari lintas unsur.

Selain DPKP, penyeleksian juga melibatkan Bagian Hukum Setdakot, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) serta Dinas Sosial (Dinsos). Seluruh pemohon akan bersaing untuk memperebutkan 58 unit rumah tipe 36 yang berada di gedung empat lantai Jalan Cinde Baru, Kelurahan Prajuritkulon, Kecamatan Prajuritkulon tersebut.

Selain pemberkasan, setidaknya terdapat enam jenis indikator yang menjadi tolok ukur bagi tim verifikasi dalam melakukan penyaringan. Dalam Perwali 53/2019 disebutkan, salah satu syarat yang wajib dipenuhi adalah harus penduduk kota dan diutamakan bagi yang belum memiki rumah tinggal tetap.

Calon penghuni juga diprioritaskan bagi yang selama ini tinggal di atas tanah milik pemkot, BUMN, bantaran sungai, maupun bantaran rel kereta api. Muraji menegaskan, penyeleksian dilakukan dengan sistem scoring. Sehingga masing-masing kriteria memiliki pembobotan skor yang berbeda. [tin/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar