Politik Pemerintahan

Perkumpulan Gerakan Kebangsaan Blitar Raya:

Indonesia Darurat Pendidikan Pancasila

Blitar (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati 74 tahun Hari Lahir Pancasila, DPD PGK (Perkumpulan Gerakan Kebangsaan) Blitar Raya melakukan sebuah refleksi kebangsaan dengan tajuk Indonesia Darurat Pendidikan Pancasila. Hal tersebut didasarkan atas fenomena sosial memudarnya integritas nasional yang ditunjukkan oleh para elite politik Indonesia hingga pada lapisan masyarakat paling bawah yang cenderung sangat mudah tersulut oleh perpecahan bangsa.

Menurut Rangga Bisma Aditya, Ketua DPD PGK Blitar Raya, “Sejak UU Sisdiknas ditetapkan sebagai dasar hukum pendidikan di Indonesia, Pendidikan Pancasila yang dulunya wajib diajarkan dalam pendidikan formal, non-formal, hingga informal digantikan oleh Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki output sangat berbeda. Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan agar masyarakat taat hukum sebagai warga Negara. Yang akhirnya membuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dikesampingkan dari kurikulum turunannya.”

Padahal jika kita telisik lebih dalam, Pancasila sebagai Dasar Negara, Pancasila sebagai Philosofische Grondslagg atau Dasar Filosofis Masyarakat, Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber hukum, hingga Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib dipahami dan diterapkan oleh seluruh warga Negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa terkecuali.

“Alhasil hari ini kita bisa melihat beta suburnya paham radikal, korupsi, disintegrasi, terorisme, hoax, ujaran kebencian hingga disparitas sosial yang seringkali mewarnai pemberitaan di media akhir-akhir ini. Puncaknya adalah adanya kasus makar pasca pemilu yang memiliki kecenderungan ingin merubah dasar Negara kita, Pancasila, dengan ideologi lain yang jelas-jelas bertolak belakang dengan apa yang telah diperjuangkan oleh para Pahlawan yang memerdekakan Indonesia,” imbuh Rangga.

Meskipun pada akhirnya TNI dan Polri berhasil mengaggalkan upaya makar tersebut, kewaspadaan terhadap berkembangnya paham-paham yang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 harus ditegakkan melalui momentum hari lahir Pancasila ini.

“Kuncinya adalah kembali mewajibkan Pendidikan Pancasila di semua jalur dan tingkatan pendidikan di Indonesia. Pancasila wajib diajarkan di sekolah, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi, hingga pada jalur pendidikan masyarakat dan keluarga yang juga sudah diatur nomenklaturnya dalam urusan pemerintah. Jika tidak, memudarnya nilai-nilai Pancasila ini akan menjadi bom waktu yang kapan saja siap menghancurkan persatuan nasional,” tegas Direktur PKBM Tunas Pratama ini.

Namun Rangga, yang juga mantan sekretaris Dewan Kesenian Jawa Timur, mengingatkan, ”Pendidikan Pancasila kedepan tidak boleh hanya sekedar hafalan seperti saat P4 dan PMP yang pernah diterapkan oleh Orde Baru. Karena zaman sudah berbeda, Pendidikan Pancasila harus ditekankan kepada ruang aplikatif, kreatif, dan inovatif yang kini telah berkembang di masyarakat. Misalkan untuk menerapkan nilai-nilai gotong royong, adakan kegiatan lintas agama, lintas komunitas, lintas suku, dalam berbagai aspek. Pun juga dengan penerapan nilai-nilai toleransi, permufakatan harus diajarkan dengan menekankan komitmen kolektif dari pada sekedar ego pribadi dan ego sektoral.”

Pendidikan Pancasila menjadi kebutuhan utama saat ini, khususnya dalam rangka merawat persatuan dan keutuhan bangsa. Terlebih jika kedepan Pendidikan Pancasila diterapkan, tidak akan menutup kemungkinan bahwa mutiara Pancasila yang selama ini terbenam di dalam samudra akan menjadi support system tersendiri dalam pembangunan nasional yang mengarah pada trend positif untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju yang bedaulat. [but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar