Politik Pemerintahan

Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat Bojonegoro Masih Rendah

Foto: Diskusi Peneliti PRCI bersama dengan sejumlah jurnalis dan tokoh masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

Bojonegoro (beritajatim.com) – Peneliti Poverty Resource Center Initiative (PRCI) Kabupaten Bojonegoro, Aw Syaiful Huda mengatakan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Kabupaten Bojonegoro masih cukup rendah, berada diperingkat ke 22 dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. “Nilai skor IPKM Bojonegoro sekitar 105, berada diperingkat ke 22 di Jatim,” ujarnya, Sabtu (14/11/2020).

Selain indikator IPKM, nilai Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bojonegoro juga masih cukup rendah, sekitar 71.36 tahun (2019). Menurut Awe, panggilan akrabnya, nilai IPKM dan AHH menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan pemerintah daerah pada sektor kesehatan. “Dengan rendahnya nilai IPKM dan AHH Kabupaten Bojonegoro, ini menandakan performa pembangunan pada sektor kesehatan belum maksimal,” jelasnya.

Sementara beberapa target pembangunan sektor kesehatan yang telah dicanangkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bojonegoro dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bojonegoro 2018-2023, saat ini masih ada yang belum tercapai.

Diantaranya, dia mencontohkan, target penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih di atas target RPJMD Kabupaten Bojonegoro Periode 2018 – 2023. “Di RPJMD Kabupaten Bojonegoro, AKI ditargetkan turun jadi sebesar 98.5 Per 100.000 Kelahiran Hidup di tahun 2019. Namun, faktanya justru naik, jadi sebesar 149.66 Per 100.000 Kelahiran Hidup,” jelas Awe.

Begitu juga Angka Kematian Bayi (AKB) ditarget turun jadi sebesar 8.94 Per 1.000 Kelahiran Hidup di tahun 2019. Tapi nyatanya, tingkat AKB Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019, sebesar 9.3 Per 1.000 Kelahiran Hidup. “AKI dan AKB menjadi salah satu indikator untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Oleh karenanya, harus ada upaya yang maksimal untuk mencapai target penurunan AKI dan AKB ini,” tambahnya.

Beberapa permasalahan yang masih jadi ‘PR’ (pekerjaan rumah) di sektor kesehatan ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah dengan memaksimalkan segala sumberdaya yang dimiliki, termasuk pelibatan multistakeholder untuk bersinergi mengatasi akar permasalahan di sektor kesehatan.

Lebih lanjut, Awe menjelaskan bahwa kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di sektor kesehatan selama ini masih lebih banyak yang bersifat kuratif, sedangkan kebijakan promoting dan preventif masih minim. Padahal yang paling penting, menurut Awe, adalah meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan menjaga diri agar tidak rentan sakit. “Indeks perilaku kesehatan masyarakat Bojonegoro masih cukup rendah, skornya sekitar 0.48 dan berada diperingkat ke-26 di Jatim”.

Karenanya, Awe berharap Pemda Bojonegoro membuka ruang kemitraan dan partisipasi multi-pihak, seperti privat sector, kademisi, tokoh masyarakat, pegiat masyarakat sipil, komunitas perempuan, kader kesehatan dan lainnya. “Bahkan akan lebih efektif jika para pedagang sayur keliling juga dilibatkan untuk melakukan edukasi kepada warga,” harapnya.

Namun Awe juga menjelaskan bahwa ada beberap terget pembangunan sektor kesehatan yang sudah tercapai. Diantaranya, prevelensi gizi buruk Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2019 turun jadi sebesar 5.0 persen, melewati target RPJMD sebesar 5.52 persen (2019).

Selain itu juga capaian program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) atau Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2020 telah mencapai 98,76 persen. “Ini sudah melebihi target nasional, sebesar 95 persen. Ini harus diapresiasi,” ujarnya.

Menurutnya, dengan capaian UHC sekitar 98.76 persen tersebut, ke depan Pemda Kabupaten Bojonegoro perlu memprioritas program yang bersifat promoting dan preventif di sektor kesehatan.

Sementara itu, Pegiat Suara Perempuan Penggerak Komunitas (SPEaK), Anis Umi, menambahkan, bahwa selain target penurunan AKI dan AKB yang belum tercapai, beberapa target pembangunan yang belum terpenuhi lagi sesuai RPJMD, diantaranya, target besaran biaya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas dan program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.

“Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas ditargetkan sebesar Rp 23 Miliar di tahun 2019. Tapi realisasinya hanya sekitar Rp 19 Miliar. Pada tahun 2020, dalam RPJMD ditargetkan BOK Puskesmas, sebesar Rp 28 Miliar. Tapi di APBD 2020, hanya dipasang sebesar Rp 25 Miliar,” ungkap Anis.

Menurut Anis, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, Pemda perlu mengoptimalkan pusat kesehatan masyarakat pertama, seperti Puskesmas (Pusat kesehatan Masyarakat), Pustu (Puskesmas Pembantu) dan Polindes (Pondok Bersalin Desa).

“Karena wilayah Bojonegoro ini sangat luas, dan akses ke wilayah perkotaan jauh, maka peran Puskesmas, Pustu dan Polindes perlu dioptimalkan. Tentu saja didukung dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai, dukungan kebijakan anggaran dan lain-lain. Peran kader kesehatan di desa-desa perlu diperkuat untuk memberikan sosialisasi dan edukasi agar literasi kesehatan masyarakat Bojonegoro semakin meningkat,” pungkasnya. [lus/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar