Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Imbas SiLPA APBD 2021, Sejumlah Fraksi DPRD Magetan Pertanyakan Soal OPD Yang Tak Serap Anggaran Maksimal

Sidang Paripurna dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di Ruang Sidang Paripurna Gedung DPRD Magetan, Selasa (21/6/2022)

Magetan (beritajatim.com) – Meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 membuat sejumlah fraksi mempertanyakan kendala. Utamanya, hal yang menjadi kendala dalam penyerapan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Seperti salah satunya, Fraksi Gerindra dari jumlah SiLPA yang meningkat, Fraksi Nasdem menanyakan program dan kegiatan apa saja yang tahun 2021 gagal dilaksanakan sekaligus penyebabnya. Mereka turut menanyakan, perangkat daerah mana saja yang serapan anggarannya rendah.

“Dari jumlah silpa yang meningkat, sebesar Rp363 miliar lebih Kami Fraksi Gerindra menanyakan program dan kegiatan apa saja yang tahun 2021 gagal dilaksanakan? Apa penyebabnya? Dan perangkat daerah mana saja yang serapan anggarannya rendah? Mohon penjelasan!” kata Endang Sulastri, anggota Fraksi Gerindra saat membacakan pandangan umum dalam Sidang Paripurna di Gedung Parlemen setempat, Selasa (21/6/2022).

Selain itu, Fraksi Nasional Demokrat juga turut mempertanyakan penggunaan anggaran SiLPA. Mereka ingin Pemkab Magetan agar segera memikirkan kemungkinannya untuk optimalisasi penggunaan SiLPA untuk belanja daerah, sebagaimana pasal 149 UU RI nomor 2 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) bahwa, dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.

Dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa, dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, pemerintah daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah. Mengingat tahun 2022 merupakan tahun tahapan hampir akhir RPJMD yang 2018-2023 dimana anggaran belanja daerah merupakan instrumen utama dalam mencapai visi dan misi daerah pada RPJMD tersebut.

Maka, diperlukan upaya yang lebih keras lagi untuk perencanaan keuangan yang lebih akurat, penataan manajemen keuangan daerah yang lebih kredibel dan perbaikan manajemen kas daerah yang lebih efektif dan efisien. Agar serapan anggaran belanja lebih maksimal untuk memenuhi target kinerja pada tahun akhir rpjmd 2018-2023 dan janji politik atau program unggulan yang belum terlaksana.

Sementara itu, untuk Fraksi PDI Perjuangan menyorot SiLPA tahun berjalan 2021 sudah dilaporkan dan telah diaudit BPK, namun dalam dokumen LKPD belum dilaporkan sumber SiLPA. Maka Fraksi PDI Perjuangan mohon penjelasan berapa dari SiLPA tahun berjalan tersebut yang sudah terikat penggunaannya (seperti sisa Dana Alokasi Khusus dan Badan Layanan Umum Daerah) dan yang belum terikat penggunaannya, disamping itu juga belum jelas SiLPA yang dipergunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2021. (fiq/kun)


Apa Reaksi Anda?

Komentar