Iklan Banner Sukun
Politik Pemerintahan

Imbas PPKM Darurat UMKM Sidoarjo Terpuruk, Ini Kata BHS

Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS)

Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah di semua level harus memberikan perhatian lebih pada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta pekerja sektor informal yang menjadi pihak yang paling terimbas oleh program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Politisi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengatakan, bahwa 93 persen warga Sidoarjo mengais rezekinya dari UMKM dan sektor informal. Dan, 60 persen pergerakan ekonomi di Kota Delta merupakan kontribusi dari para pengusaha gurem tersebut.

“Tapi coba lihat sekarang, merekalah yang paling terpukul. Tak bisa jualan karena akses usaha mereka menjadi sangat terbatas. Karena sangatlah layak jika pemerintah menempatkan mereka pada skala prioritas tertinggi untuk segera ditolong,” katanya melalui rilis yang dikirim kepada media, Rabu (14/7/2021).

Mantan anggota DPR RI tersebut memberikan sumbangan ide pada Pemkab Sidoarjo terkait hal itu. Yang pertama adalah memastikan bahwa semua pelaku UMKM dan sektor informal itu harus sudah tervaksinasi.

“Gerakan usaha UMKM mengharuskan mereka untuk berinteraksi dengan banyak orang. Karena itu mereka harus sehat dulu secara fisik. Kalau perlu bukan cuma vaksinasi, tapi juga asupan vitamin dan juga suplemen lain yang diperlukan,” tambah BHS.

Kehadiran pemerintah dalam hal itu mutlak dibutuhkan di saat ini karena berdasarkan informasi yang diperolehnya, ketersediaan vitamin dan suplemen kesehatan itu di pasaran sudah mulai sulit didapatkan.

Diharapkan jika semua pelaku UMKM dan pekerja sektor informal juga tervaksinasi mereka bisa menjalankan usahanya dengan lancar karena konsumennya sudah merasa aman dan nyaman untuk berbisnis dengan mereka.

“Kalau semua sudah divaksin, pasar-pasar bisa kembali dibuka dengan normal, begitu juga dengan sentra-sentra PKL, warung makanan pinggir jalan dan lainnya dengan tetap menjalankan protokol kesehatan sehingga ekonomi kerakyatan bisa tetap berjalan,” tukas politisi senior tersebut.

Ia juga menyarankan pada Pemkab Sidoarjo untuk membuka lebih besar lagi peluang bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses modal melalui BUMD bidang finance. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjeratnya para pengusaha gurem itu dari jeratan rentenir.

“Memang programnya sudah ada, tapi karena kondisi sekarang ini darurat akan lebih baik lagi kalau porsinya diperbesar dan dipermudah sebagai bentuk stimulus ekonomi yang tepat sasaran,” imbuh entrepeneur di berbagai bidang usaha itu.

Dan yang terakhir adalah pelibatan semaksimal mungkin para UMKM dan pekerja sektor informal tersebut dalam program-program bantuan sosial (bansos) pemerintah. “Bukan memberi bantuan, tapi Pemkab bisa mengorder makanan dari mereka untuk dikirim ke warga yang isoman atau lainnya. Dengan begitu rakyat kecil bisa makan semua,” pungkas BHS. (tok/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar