Politik Pemerintahan

Imbas PPKM Darurat, 53 ton Beras Digelontorkan Polres Mojokerto untuk Masyarakat

Apel Pembagian Bansos PPKM Darurat di halaman Mapolres Mojokerto.

Mojokerto (Beritajatim.com) – Polres Mojokerto menggelontorkan bantuan beras kepada masyarakat terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah hukum Polres Mojokerto. Sebanyak 53 ton beras tersebut akan didistribusikan melalui Bhabinkamtibmas dan Babinsa di wilayah hukum Polres Mojokerto.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Mojokerto, AKBP Dony Alexander usai memimpin Apel Pembagian Bantuan Sosial (Bansos) PPKM Darurat digelar Polres Mojokerto bersama Kodim 0815 Mojokerto di halaman Mapolres Mojokerto. Bansos tersebut dikhususkan kepada warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Bansos yang dibagikan berupa beras sebanyak 53 ton dan obat-obatan serta vitamin. Dalam kegiatan ini, Polres Mojokerto dan Kodim 0815 Mojokerto bersinergi untuk membagikan tepat guna, tepat sasaran kepada warga masyarakat yang terdampak dalam situasi pandemi khususnya dalam PPKM skala darurat,” ungkapnya, Jumat (16/7/2021).

Masih kata Kapolres, pendistribusian dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang ada di wilayah hukum Polres Mojokerto. Bhabinkamtibmas dan Babinsa akan bersinergi ke pelosok desa untuk membagikan bansos berupa beras, obat-obatan dan vitamin tersebut.

Polres Mojokerto

“Sehingga para Kapolsek dan Danramil bersinergi agar nantinya sedikit bisa mengurangi beban masyarakat terkait situasi pandemi ini. Data penerima bansos sudah dikantongi para Bhabinkamtibmas dan Babinsa, kami selaku Kapolres bersama Dandim serta Danrem untuk memantau kegiatan,” katanya.

Sehingga bansos tersebut diharapkan tepat sasaran dan bisa mengurangi beban masyarakat dalam situasi PPKM Darurat tersebut. Kapolres menambahkan, masyarakat harus dijaga agar tidak berkesusahan dalam situasi pandemi sesuai dengan arahan dari Presiden RI, Joko Widodo.

“Kreteria penerima bansos sesuai data otomatis yang mungkin dalam situasi kondisi ini masuk dalam sektor non esensial. Yakni rata-rata adalah karyawan yang dirumahkan karena sebagian besar di wilayah Kabupaten Mojokerto adalah wilayah usaha atau pabrik,” jelasnya.

Tak hanya mereka yang dirumahkan, lanjut Kapolres, namun juga karyawan yang gajinya dipotong oleh perusahaan karena situasi pandemi Covid-19. Termasuk didalamnya yakni masyarakat yang memiliki Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM). Pasalnya dalam PPKM Darurat, banyak jalur dilakukan penutupan.

“Dimana dengan situasi penutupan jalur, jalan yang kita lakukan dalam proses penyekatan, psychal distance dan pembatasan jam malam, ini mungkin merasa dirugikan. Dengan ini, kita bisa membantu, setidak-tidaknya membuat dapur masyarakat saudara-saudara kami bisa mengepul,” tegasnya. [tin/ted]



Apa Reaksi Anda?

Komentar