Politik Pemerintahan

IMB Tower Kertosari Bisa Dicabut Asal Ada Alasan Teknisnya

Kabid Penataan Ruang DPUPKP Juli Wibowo(foto/Endra Dwiono)

Ponorogo (beritajatim.com) – Pengusaha tower telekomunikasi yang berdiri di wilayah Kelurahan Kertosari, yang beberapa waktu lalu diprotes warga, sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Izin itu diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo.

Kabid Penataan Ruang DPUPKP Juli Wibowo menyebut instansi tidak sembarangan mengeluarkan IMB tersebut. Ada tahapan dan proses yang dilaluinya. Bahkan untuk menentukan diterbitkan atau tidaknya harus dibahas dan disidangkan dengan tim ahli bangunan gedung.

“Jadi sebelum keputusan diterbitkan atau tidaknya IMB harus melalui sidang bersama tim ahli bangunan gedung dulu,” kata Juli, Jumat (17/7/2020).

Sebelum sidang, pada prosesnya pengusaha yang mengajukan IMB itu harus memenuhi 7 elemen penilaian dari DPUPKP. Yakni melihat tiga elemen dalam hal tata bangunan. Yakni peruntukan dan intensitas, arsitektur bangunan, serta pengendalian dampak lingkungan. Kedua, terkait keandalan bangunan. Empat elemen penilaiannya meliputi keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan.

Khusus terkait tower telekomunikasi ini, pengusaha harus menempuh sejumlah perizinan lain. Pertama, rekomendasi cell plan. Harus sesuai dengan peruntukan zona tersebut. Kedua, harus memperhatikan minimal kecukupan jarak udara antar tower. Di wilayah perkotaan, jarak minimal 400 meter. “Proses perizinan dapat dilanjutkan, jika jaraknya lebih 400 meter,” katanya.

Pencabutan IMB bisa dilakukan, namun dasarnya harus secara teknis. Apakah dokumen perencanaan teknis yang disampaikan pemohon dengan kenyataan di lapangan itu sesuai atau tidak. “Terkait tower telekomunikasi yang sudah berIMB diprotes warga, jika tidak ada alasan mendasar secara teknis, kami tidak bisa mencabutnya,” pungkasnya. (end/kun)





Apa Reaksi Anda?

Komentar