Politik Pemerintahan

Ikut Penjaringan PDIP, Habib Tawarkan Konsep Revolusi Agraria

Kediri (beritajatim.com) – Satu persatu bakal calon Bupati Kediri yang ikut dalam penjaringan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kediri mengembalikan formulir pendaftaran. Kali ini, giliran Habib, SH, seorang notaris.

Habib datang di Kantor DPC PDIP bersama dua orang sekretarisnya. Dia langsung menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan kepada panitia penjaringan. Habib berjanji akan memperjuangkan rekomendasi PDIP hingga ke tingkat DPP PDIP.

“Insya Allah saya sudah niat dan berketad bulat untuk mengajukan penjaringan bakal calon Bupati Kediri lewat PDIP. Saya akan memperjuangkan rekom PDIP,” tegas Habib, Kamis (12/9/2019).

Habib mengaku, telah menyiapkan beberapa nama orang potensial yang akan digandeng sebagai wakil, apabila mendapatkan kepercayaan dari PDIP. Mereka yang dipilih dari kalangan pengusaha, professional, dan dari dokter.

“Harapan kita Kediri ada perubahan, lebih baik dan maju, serta Visi dan Misi saya, yaitu saya membuatkan konsep revolusi agraria di Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri akan kita buat kota perdagangan kedua di Jawa Timur, setelah Surabaya,” tandasnya.

Seperti apa konsep revolusi agrarian yang menjadi gagasan Habib? Dirinya berjanji, apabila terpilih sebagai Bupati Kediri pereode 2020-2025, pada tahun pertama akan mensertifikatkan seluruh tanah di kabupaten Kediri. Tidak terkcuali perkebunan dan perhutani

“Karena saat sengketa, maka lahan itu tidak produktif. Nanti, akan kita rangkul teman-teman dari TNI dan Polri. Karena di dalam hukum kita dilarang mentelantarkan tanah. Saya sebagai pakar Agraria Indonesia, saya melihat di Kediri, perhutani kita belum dikelola secara maksimal,”bebernya.

Menurut Habib, pengurusan sertifikat tanah massal tersebut tidak akan membebani masyarakat. Sebab, seluruhnya akan dibiayai oleh APBD dan juga Dana Desa. Sementara, apabila ada tanah yang berstatus sengketa, pihaknya bakal memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut.

“Setifikat tanah akan kita gratisnya. Kita biayai dari APBD, dan juga bisa dari dana desa yang kita sinergikan,” imbuh Habib.

Program lainnya adakan mendirikan beberapa Perusahaan Daerah (PD) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti halnya mendirikan Bank Pasir yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Konsep Revolusi Agraria tersebut, menurut Habib, sejalan dengan program Presiden Joko Widodo. Sementara optimalisasi pengelolaan tanah tersebut merujuk pada pasal 33 UUD 1945. Dimana, telah ada yurisprudensi berdasarkan kepurusan Mahkamah Konstituti), apabila hak Negara menguasai ada lima.

“Pertama pemerintah termasuk pemerintah daerah berhak untuk mengadakan kebijakan. Kedua melakukan pengurusan. Ketiga, melakukan pengaturan dan negara mempunyai hak untuk mengelola. Maka tanah itu tidak boleh terlantar. Serta hak terakhir pengawasan dan pemanfaatan tanah,” tutupnya

Sementara itu, PDIP Kabupaten Kediri masih menunggu kandidat lain untuk mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan hingga penutupan, pada 14 September 2019, pukul 00.00 WIB. Selanjutnya, berkas kandidat akan diverifikasi dan dikirimkan ke DPD PDIP Jawa Timur untuk dilakukan penyaringan. [nng/but]

Apa Reaksi Anda?

Komentar