Politik Pemerintahan

IKAPMII Desak DPRD Jember Segera Kirim Usul Pemakzulan ke MA

Jember (beritajatim.com) – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKAPMII) mendesak DPRD Jember, Jawa Timur, agar mengirimkan hasil sidang paripurna hak menyatakan pendapat (HMP) ke Mahkamah Agung.

“Proses HMP telah berlangsung dan telah diputuskan secara resmi pada 22 Juli 2020. Penundaan proses HMP ke level MA akan memperbesar ketidakpercayaan rakyat pada lembaga ini,” kata Ketua IKAPMII Jember Akhmad Taufiq, Kamis (5/11/2020).

HMP saat itu berujung pada pemakzulan Bupati Faida secara politik. Dari aspek legal formal, usulan pemakzulan itu seharusnya diteruskan kepada MA untuk diputuskan secara hukum. “DPRD sebagai institusi demokrasi yang secara resmi menjadi bentuk pelembagaan politik negara dengan segala kewenangannya, harus dapat memastikan proses demokrasi itu berjalan dengan baik,” kata Taufiq.

Menurut Taufiq, macetnya proses hukum HMP semestinya tidak boleh terjadi. “Kemungkinan terjadinya tarik-menarik politik di Dewan dan berbagai pihak yang berkepentingan untuk menghambat jalannya HMP memang tidak dapat dinafikan,” katanya.

“Namun jika betul-betul terjadi, maka pimpinan dan anggota DPRD Jember harus mampu memastikan proses HMP ini tetap berjalan. Termasuk, tetap berkomitmen untuk meneruskan dan mengawal secara sungguh-sungguh sampai pada level Mahkamah Agung,” kata Taufiq.

IKAPMII Jember tak ingin kepercayaan rakyat terhadap DPRD Jember terpuruk. “DPRD Jember adalah institusi resmi negara yang harus tetap menjunjung tinggi komitmen politik rakyat di atas komitmen politik individu, dan bahkan partai politik,” kata Taufiq. [wir/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar